OPINI ANDI DESFIANDI: Tsunami Kecil Ekonomi dan Buah Simalakama Pemerintah


DR H ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua Bravo 5 Lampung, Ketua Yayasan Alfian Husin, mantan Rektor IIB Darmajaya Lampung

DI TENGAH harga minyak mentah dunia yang terus menanjak, seberapa kuat APBN dan keuangan Pertamina mampu mempertahankan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga 2019? Sekalipun anggaran subsidi energi sudah ditingkatkan dari Rp94 triliun menjadi Rp164 triliun, akan sangat sulit rasanya bagi pemerintah maupun Pertamina terus mempertahankan harga BBM subsidi pada level sekarang.

Hal ini mengingat dalam APBN 2018 harga minyak mentah dunia diasumsikan USD48/barel dengan kurs Rp13.500/USD sehingga akan terjadi defisit cukup besar dari transaksi perdagangan migas Indonesia. Selisih kurs dan harga minyak dunia saat ini sudah tembus di atas USD70/barel dengan kurs dollar di atas Rp14.000. Sementara, konsumsi BBM nasional mencapai 1,7 juta barel/hari dan produksi nasional hanya sekitar 830.000 barel/hari.

Dengan net impor sekitar 870.000 barel/hari, dapat dibayangkan berapa banyak tambahan defisit dari sektor migas yang akan menggerogoti transaksi perdagangan nasional, termasuk keuangan Pertamina. Belum lagi tekanan ekonomi dunia akibat “perang dagang” antara negara-negera raksasa yang belum juga mencapai “titik dingin” yang secara tidak langsung bakal memengaruhi ekonomi nasional kita.

Pemerintah mau tidak mau harus lebih fokus mempertahankan fundamental ekonomi, baik makro maupun mikro. Upaya tersebut perlu ditempuh supaya bisa bertahan dalam situasi “tsunami kecil” atas memanasnya ekonomi dunia dan selanjutnya terhindar dari “tsunami besar” yang mungkin terjadi apabila ekonomi global belum juga “mendingin” dan “rebound“.

Secara makro fundamental ekonomi nasional memang masih dibilang positif. Ini jika dilihat dari beberapa indikator seperti PDB yang stabil di kisaran 5%, IHK terendah dalam sejarah 3,18%, pertumbuhan uang beredar yang masih positif, dan sebagainya. Namun, kondisi tetap berisiko memburuk apabila ada kejadian luar biasa, terutama pengaruh eksternal, juga internal.

Pemerintah harus mampu mempertahankan surplus transaksi perdagangan dengan terus meningkatkan surplus transaksi perdagangan dari sektor nonmigas. Ini guna menutupi defisit transaksi perdagangan migas akibat meningkatnya beban impor migas menyusul melejitnya harga minyak dan menguatnya kurs dollar.

Betul, diprediksi peningkatan kurs dollar tidak akan berlangsung lama karena bakal merugikan ekonomi Amerika sendiri di mana daya saing harga produk mereka di dunia menjadi rendah. Meski demikian, kondisi tersebut akan tetap memengaruhi ekonomi domestik Indonesia.

Selain menyangkut harga-harga di dalam negeri, hal tersebut tentunya juga akan menggerus devisa negara apabila transaksi perdagangan nasional tidak bisa dipertahankan untuk tetap surplus. Apalagi kalau BI terlalu sering mengintervensi pelemahan rupiah dengan mengguyur pasar dengan dollar dari devisa negara (meskipun devisa negara saat ini masih tertinggi dalam sejarah yaitu USD131 miliar atau setara 8,3 bulan impor). atau terpaksa menaikkan suku bunga acuan untuk menghindari capital outflow (walaupun langkah tersebut bakal berimbas kepada suku bunga kredit yang meningkat).

Pemerintah dan dunia usaha harus mencoba dengan gigih meningkatkan dan membuka pasar baru ekspor nonmigas agar pendapatan ekspor kita meningkat. Di saat yang sama juga perlu mencari mitra dagang untuk impor dengan negara-negara yang tidak menggunakan mata uang dollar dalam transaksi perdagangannya. Ini mengingat currency basket untuk perdagangan internasional tidak hanya dollar Amerika.

Langkah lain adalah menggenjot industrilisasi di dalam negeri dengan memberikan insentif atau kelonggaran, baik fiskal maupun deregulasi ekonomi lainnya. Selain itu, APBN yang pertama kali dalam sejarah tidak mengalami perubahan (tanpa APBNP karena mungkin pemerintah yakin bisa tetap mempertahankan postur anggaran tahun berjalan), harus benar-benar dialokasikan kepada sektor-sektor produktif, serta sektor-sektor yang mampu mempertahankan daya beli masyarakat, terutama sektor konsumtif.

Penggunaan APBN juga harus benar-benar diawasi dan dikawal agar tepat guna dan efisien, termasuk anggaran dana perimbangan/transfer daerah. Dana desa pun harus benar-benar digunakan dengan efektif dan efisien, serta tidak dikorupsi atau diendapkan di bank.

Sumber-sumber pendapatan pemerintah lain, seperti pajak, mau tidak mau harus dioptimalkan. Demikian pula sumber-sumber pendapatan lain seperti PNBP, bagi hasil, dan sebagainya, meskipun pemerintah meyakini pendapatan negara akan tembus Rp2.000 triliun dan apabila tercapai merupakan pertama dalam sejarah APBN.

Pertamina dan PLN yang menerima subsidi negara juga harus melakukan good corporate governance agar pengelolaannya lebih profesional, transparan, akuntabel, sekaligus sehat. Bisa dimaklumi dalam keadaan harga minyak dunia tinggi, kurs dollar tinggi, harga batubara tinggi, dan sebagainya, maka Pertamina dan PLN akan mengalami dampak keuangan yang semakin buruk.

Mau tidak mau mereka harus melakukan corporate restructuring secara keseluruhan, baik portofolio, finansial, maupun organisasi. Apabila tidak segera dilakukan maka beban keuangan mereka akan semakin berat. Jika itu terjadi, mengingat mereka BUMN strategis nasional mau tidak mau pemerintah akan turun tangan untuk menyelamatkan. Wallahualam.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: ASN Koruptor dan Peran PPK (2-habis)

PEGAWAI negeri sipil dapat diaktifkan kembali jika terdapat lowongan jabatan. Bila tidak terdapat lowongan paling …