OPINI: Kemiskinan dan Kecenderungan Pilihan dalam Pilgub Lampung 2018


Oleh IB Ilham Malik dan Erwin Octavianto | Ketua dan  Staf Peneliti Center for Urban and Regional Studies (CURS) Universitas Bandar Lampung

PEMILIHAN Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 sudah selesai. KPU Lampung  sudah menetapkan hasil perhitungan suara dari semua calon yang berkontestasi.

Merujuk hasil KPU tersebut, dapat kita ketahui bahwa Arinal Djunaidi menjadi calon gubernur yang mendapatkan suara terbanyak. Disusul oleh M Ridho Ficardo, Herman HN, dan Mustapa.

Hasil Pilgub Lampung 2018 ini menimbulkan polemik. Sama seperti polemik pada pilgub empat tahun lalu yang memenangkan Ridho. Saat itu, polemik muncul terkait dengan dugaan politik uang yang dilakukan pemenang.

Namun, dinamika saat itu tidak menghasilkan perubahan apa pun, misalnya penundaan pelantikan atau pembatalan kemenangan. Meskipun desas desus politik uang itu, menurut para ahli dan pengamat, cukup terang benderang, tetapi tidak mengubah keputusan KPU Lampung.

Tampaknya hal yang sama, seperti yang juga disampaikan oleh para ahli politik, terjadi pada Pilgub 2018 kali ini. Politik uang dianggap sangat kental dan bahkan kentara. Tetapi tidak mengubah keadaan apa pun.

Sebagai lembaga penelitian pembangunan daerah, kami Center for Urban and Regional Studies Universitas Bandar Lampung (CURS UBL), mencoba untuk melakukan penelaahan terkait dengan dugaan politik uang tersebut. Apakah memang ada kecenderungan politik uang dan kenapa bisa terjadi?

Bagi CURS UBL, sudut pandang yang kami bangun bukan tentang politik dan carut marutnya, mengingat CURS UBL bukan lembaga kajian politik. Tetapi kami melihat implikasi dari kelemahan program pembangunan daerah yang melahirkan kemiskinan, yang kemudian dapat menimbulkan kegaduhan politik ketika pemilu dilaksanakan.

Hal ini sebagaimana menjadi bidang keahlian CURS UBL yakni bidang analisa, evaluasi dan penyusunan program pembangunan (infrastrutur, tata ruang dan ekonomi daerah).

Kami ingin menunjukkan bahwa daerah (kabupaten) yang memiliki banyak penduduk miskin memang cenderung memilih Arinal pada Pilgub 2018 lalu. Walaupun demikian, di daerah yang penduduk miskinnya rendah seperti Metro dan Mesuji, Arinal juga dapat merebut suara dan menjadi pemenang.

Sementara itu, Ridho menang di daerah yang memiliki tingkat “kemiskinan sedang”. Pertanyaannya, apakah kemenangan mereka berkaitan dengan kemiskinan penduduk setempat? Data yang ada menujukkan bahwa kemiskinan memang melahirkan banyak kemungkinan. Apalagi dalam bidang politik.

Kegelisahan kami salah satunya dilatarbelakangi oleh pendapat Dennis Kucinich (The Nation, 2017) dalam artikelnya yang berjudul “Our Political Economy is Designed to Create Poverty and Inequality”. Kami khawatir, jangan-jangan program pembangunan yang dijalankan di tempat kita saat ini memang dijalankan untuk memiskinkan dan memperlebar jurang ketidakadilan,

Jika memang benar demikian yang terjadi, maka dapatlah kita katakan bahwa reformasi logika penyusunan program pembangunan mendesak untuk dilakukan oleh perencana pembangunan dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Pasalnya, hal itu memberikan implikasi kepada banyak hal. Satu diantaranya adalah kegaduhan politik yang tidak biasa seperti sekarang. Ketika daerah lain aman dari dugaan politik uang, provinsi kita selalu saja disibukkan dengan politik uang.

Pemda Lampung melalui Bappeda dan Balitbangda harus melakukan penelaahan terhadap kelemahan program pembangunan yang disusun selama ini. Hal ini untuk menjawab pertanyaan, kenapa kemiskinan penduduk dapat dieksploitasi untuk politik praktis dan bagaimana menekan kecenderungan tersebut?

Selama bertahun-tahun, penyusunan APBD, renstra, RPJM, dan bahkan RPJP, tidak menempatkan sudut pandang multiprobability sebagai tulang punggung dalam penyusunannya.

Memang benar, ketika program disusun ada keinginan untuk menekan kemiskinan. Tetapi ternyata hal tersebut tidak menghasilkan perubahan signifikan, bahkan tidak mampu menekan kecenderungan politik uang yang bisa saja terjadi.

Demikian sebagian hasil telaah kami terkait dugaan politik uang di Pilgub Lampung. Beberapa hal lainnya tidak kami sajikan mengingat keterbatasan ruang dalam penulisan untuk media massa ini.(*)

 


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI SYAFARUDIN: Korupsi di Lampung, Diberantas, Dibutuhkan dan Dipelihara?

SYAFARUDIN | Pengajar dan Peneliti Laboratorium Polotda FISIP Universitas Lampung KORUPSI kok kian merajalela? Demikian …