Konsultasi Daerah di Lampung, Ini 13 Poin Soal SDGs Responsif Gender


PARA peserta ”Konsultasi Daerah Multi Pemangku Kepentingan Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif, dan Transformatif” foto bersama di Lampung Timur, beberapa waktu lalu. | Damar

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Advokasi Perempuan Damar bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Timur menggelar ”Konsultasi Daerah Multi Pemangku Kepentingan Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif, dan Transformatif”. Kegiatan tersebut berlangsung di Pusiban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur, beberapa waktu lalu.

Pada kegiatan itu, para pihak berhasil merumuskan rekomendasi berisi 13 poin sebagai prioritas program pembangunan daerah. Rekomendasi tersebut disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Berikut 13 poin dimaksud, sebagaimana dalam rilis Damar yang diterima duajurai.co, Sabtu, 14/7/2018:
1. Memastikan tenaga medis tersebar merata di semua desa, puskesmas, atau puskesmas pembantu. Memonitor ibu hamil dan melakukan pendekatan yang persuasif untuk melahirkan di fasilitas kesehatan, memberikan pendidikan kepada pembatra (penolong persalinan tradisional) tentang tata cara menolong persalinan secara medis, dan melakukan kolaborasi antara tenaga medis dengan pembatra;
2. Melakukan pembaharuan data penerima jaminan kesehatan, mendistribusikan secara tepat dan melakukan pengawasan bagi mereka yang berhak menerima jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI);
3. Membuat perda tentang larangan merokok di tempat-tempat umum, fasilitas kesehatan dan perkantoran, melakukan pendidikan bagi masyarakat akan bahaya merokok;
4. Meningkatkan pelayanan pengadaan air bersih dan memperbanyak sumber-sumber air;
5. Membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan sanitasi lingkungan yang sehat melalui program sanitasi berbasis masyarakat;
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan penguatan ekonomi keluarga melalui industri rumahan, sektor pertanian, perkebunan, dan ekonomi kreatif;
7. Membuka dan meningkatkan lapangan kerja dengan pembentukan kawasan-kawasan industri, sentra-sentra perkebunan, dan pengembangan potendi wisata daerah;
8. Meningkatkan lama sekolah bagi anak usia sekolah;
9. Memantau dan memastikan anak usia sekolah SD dan SMP untuk bersekolah dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai
10. Meningkatkan tata laksana layanan kesehatan pada saat ibu hamil dan melahirkan, 1.000 hari kehidupan, perawatan dari lahir hingga lanjut usia (lansia);
11. Pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dan penyadaran kepada orang tua untuk tidak menikahkan anak pada usia anak, UU Perlindungan Anak menjadi sumber hukum bagi pemerintah daerah dalam melindungi hak anak dengan menggalakkan kampanye Gerakan Setop Perkawinan Anak;
12. 12. Meningkatkan perlindunagn kepada perempuan dan anak korban kekerasan melalui pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Rumah Sakit Umum Daerah, membuat Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Pemerintah daerah menyediakan sekolah secara proporsional dengan jumlah anak disabilitas, dan menyediakan transportasi sekolah (bus sekolah) bagi anak disabilitas.(*)

Baca juga Soal SDGs, Damar Lampung Gelar Konsultasi Daerah Multi Pemangku Kepentingan


Komentar

Komentar

Check Also

Rapat Paripurna DPD, Andi Surya: Lampung Terbelenggu Konflik Lahan

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Secara umum, Provinsi Lampung masih terbelenggu konflik lahan. Konflik menyebar dan …