2 Kubu Bersitegang saat Rapat Pembentukan Pansus Dugaan Pidana Pilkada Lampung


SUASANA RAPAT Paripurna Pembentukan Pansus Dugaan Tindak Pidana Pilkada di DPRD Lampung, Kamis, 5/7/2018. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Hujan interupsi mewarnai Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Tindak Pidana Pilkada di DPRD Lampung, Kamis, 5/7/2018. Rapat yang berlangsung jelang sore itu memanas karena dua kubu anggota dewan, yakni pro dan yang menolak pembentukan pansus.

Ketika Sekretaris DPRD Kherlani membacakan surat masuk dari fraksi-fraksi terkait utusan untuk pansus, interupsi mulai membanjiri ruangan sidang. Namun, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal yang memimpin rapat mengabaikan interupsi tersebut. Dia meminta Kherlani melanjutkan pembacaan surat.

Setelah Kherlani selesai membaca surat masuk, Dedi mempersilakan para anggota dewan menyampaikan interupsinya. Beberapa wakil rakyat dari Fraksi PKB, PAN dan Golkar menyampaikan keberatannya terkait pembentukan pansus tersebut. Dua kubu saling sahut-menyahut menyampaikan argumennya.

“Dalam forum yang terhormat ini, saya ingin sampaikan pikiran saya. DPRD Lampung tak memiliki kewenangan dalam pembentukan pansus. Ini merupakan sikap yang melampaui batasan undang-undang,” kata anggota DPRD Lampung Riza Mirhadi dari Fraksi Golkar.

Menurutnya, pembentukan pansus itu merupakan sikap wakil rakyat yang prematur. Kalau diteruskan, dapat dikategorikan sebagai pemaksaan kehendak. Terlebih, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memeriksa dugaan pelanggaran dalam Pilkada.

“Sebagai dewan, kita mestinya bukan hanya mengikuti hawa nafsu politik. Pembentukan pansus ini diduga memiliki kepentingan terhadap partai politik (parpol) yang kalah dalam pilkada,” ujarnya.

Sementara, Mingrum Gumai dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung pembentukan pansus. Dia berpendapat bahwa pembentukan pansus merupakan tindak lanjut dari persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Maka, sebagai wakil rakyat memandang perlu melihat kebenarannya. Karena itu, judul pansus ini baru sebatas dugaan. Apa benar peristiwa itu terjadi, apa benar institusi itu (Bawaslu) lemah. Kalau memang lemah, maka kami mendorong agar institusi itu kuat,” kata dia.

“Kami tak bicara paslon gubernur-wakil gubernur Lampung nomor 1, 2, 3 atau 4. Dalam perspektif berpikir yang positif, justru pembentukan pansus ini untuk memperkuat tugas dan fungsi dewan. Kalau kami tak merespons persoalan rakyat, maka kami akan dipertanyakan. Karena itu, pansus ini dipandang perlu,” sambung Mingrum. (*)

Baca juga Panas, Rapat Pembentukan Pansus Dugaan Pidana Pilkada Lampung Perang Argumen

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Riset, Mahasiswa UBL Tanya Sikap PKS Soal Pejabat Publik Korupsi

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak 10 mahasiswa FISIP Universitas Bandar Lampung (UBL) mewawancarai pengurus DPW …