Soal Politik Uang, Wahrul Fauzi Minta Masyarakat Lampung Jangan Takut Melapor


Wahrul Fauzi Silalahi | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Masyarakat diminta jangan takut untuk melaporkan dugaan politik uang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung. Sebab, warga yang melapor dilindungi oleh undang-undang.

“Hak pelapor diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran. Jangan takut melaporkan politik uang,” kata Wahrul Fauzi Silalahi, Direktur Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi dan Rekan, dalam pesan elektronik yang diterima duajurai.co, Selasa, 3/7/2018.

Mantan Direktur LBH Bandar Lampung itu mengatakan, pelapor memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan itu menyebutkan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal itu sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

“Yang dapat menentukan keterangan itu benar atau tidak adalah hakim yang mengadili. Sedangkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) hanya menyatakan unsurnya terpenuhi atau tidak,” ujarnya.

Selain UU HAM, lanjut politikus NasDem itu, pelapor juga dilindungi UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Sedangkan ayat (2) menegaskan dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia beri kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

“(Jadi), rujukannya jelas bahwa pelapor atau saksi dalam memberikan keterangannya dilindungi oleh hukum,” kata dia.(*)

Baca juga Kasus Politik Uang, Bawaslu Lampung: Pemeriksaan Disiarkan Secara Langsung


Komentar

Komentar

Check Also

Flashmob Sepanjang 88 Kilometer, PKS Lampung: Akan Jadi Cerita yang Selalu Dikenang

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung mengadakan kampanye di Bundaran Tugu Adipura …