Kasus Politik Uang, Bawaslu Lampung: Bukan Soal Berani, tapi Terbukti atau Tidak


Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menerima sebanyak 13 laporan dugaan politik uang di delapan kabupaten. Pengusutan perkara tersebut perlu waktu karena harus dikaji secara teliti.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, terdapat dua sanksi terkait politik uang, yaitu pidana dan administrasi. Sanksi administrasi bisa dikenakan ketika politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Bila terbukti TSM, maka itu bisa membatalkan paslon gubernur-wakil gubernur. Jadi, bukan faktor berani atau tidak (membatalkan paslon), tapi terbukti atau tidak politik uang secara TSM. Itu yang bisa membatalkan paslon,” kata Fatikhatul usai Rapat Koordinasi Tindak Pidana Pemilu di DPRD Lampung, kemarin.

Menurutnya, untuk menyatakan politik uang secara TSM, maka persyaratan penanganan perkara minimal 50% dari jumlah kabupaten. Sedangkan terlapor tidak harus paslon.

“Paslon akan jadi pihak terkait ketika orang per orang yang dilaporkan. Yang telah ditemukan di Tanggamus sampai 300 amplop berisi uang pecahan Rp50 ribu, Rp20 ribu, dan Rp10 ribu. Jadi, temuan ini masih dalam pemeriksaan,” ujarnya.(*)

Baca juga Soal Dugaan Politik Uang, Ketua Tim Pemenangan Arinal-Nunik: Saya Tanggung Jawab Bila Terbukti

Laporan Rudi Virgo


Komentar

Komentar

Check Also

Pilkada Bandar Lampung, Eva Dwiana Daftar Penjaringan PAN

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota DPRD Lampung Eva Dwiana mendatangi DPD PAN Kota Bandar Lampung, Rabu, 18/9/2019. …