Soal Pelanggaran Pidana Pilkada, Ini Penjelasan Ketua Bawaslu Lampung


KETUA Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah | grafis duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sejumlah praktik yang terindikasi politik uang (money politics) marak jelang hari pencoblosan pilkada serentak 27 Juni 2018. Di media sosial banyak netizen mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung dan jajarannya merespons adanya praktik kotor tersebut.

Rakhmat Husein DC, juru bicara Calon Gubernur Herman HN juga mempertanyakan kinerja Bawaslu, plus Polda Lampung. Ia bahkan menyesalkan sikap lambat Panwas di kabupaten dalam merespons laporan masyarakat terkait temuan (indikasi) politik uang.

Baca Soal Politik Uang Pilgub Lampung, Jubir Herman HN Pertanyakan Kinerja Polda dan Bawaslu

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah lewat akun Facebook-nya pada Senin malam, 25/6/2018, memberikan penjelasan terkait penanganan pelanggaran pidana pilkada oleh pihaknya.

Berikut kutipan lengkapnya.

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN

  1. Dalam menerima laporan atau temuan tindak pidana pemilihan, panwas harus didampingi oleh penyidk dan jaksa yang tergabung dalam sentra gakkumdu;
  2. Setelah laporan diterima panwas, penyidik dan jaksa melakukan pembahasan pertama paling lama 1×24 jam sejak laporan diterima dan diregistrasi;
  3. Pada pembahasan pertama, ketiga unsur sentra gakkumdu membahas guna menentukan pasal yang akan disangkakan kepada terlapor;
  4. Setelah pembahasan pertama, panwas melakukan klarifikasi dan kajian, penyidik melakukan penyelidikan dan jaksa melakukan pendampingan dalam waktu 3+2 hari kalender;
  5. Paling lambat 5 hari setelah laporan diregistrasi, tiga unsur sentra gakkumdu melakukan pembahasan kedua untuk menentukan laporan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan atau tidak. Panwas menyampaikan kajian dan penyidik menyampaikan hasil penyelidikan_
    Di tahap pembahasan kedua ini lah yang sering terjadi perdebatan/perbedaan persepsi dalam melihat keterpenuhan unsur. Meskipun panwas menyatakan memenuhi unsur, jika penyidik dan jaksa berpendapat lain maka kasus TPP tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan.
  6. Jika laporan/temuan dinyatakan memenuhi unsur, panwas meneruskan ke penyidik untuk dilakukan penyidikan;
  7. Penyidik tindak pidana pemilihan melakukan penyidikan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari panwas;
  8. Selanjutnya setelah 14 hari dilakukan pembahasan ketiga. Penyidik menyampaikan hasil penyidikan yang dihadiri oleh panwas, penyidik dan jaksa dalam sentra gakkumdu;
  9. Hasil pembahasan ketiga untuk memutuskan apakah bisa diteruskan ke tahap penuntutan atau tidak (pelimpahan kasus kepada jaksa).
  10. Pengadilan dalam waktu 7 hari kerja harus membuat putusan.

Semoga bermanfaat. Tabik.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Terima Upah-Berbagai Tunjangan, Nanang Ditanya Jaksa Mengapa Masih Minta Uang kepada Zainudin

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto menghadiri sidang dugaan korupsi …