Masa Tenang Pilgub, Bawaslu Lampung Patroli Pengawasan Keliling


KETUA Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah memaparkan kesiapan fungsi pengawasan pilkada saat Media Gathering di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Sabtu, 23/6/2018. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub). Lembaga tersebut ingin menunjukkan kepada publik bahwa pengawas pemilu hadir di mana-mana dan setiap saat.

“Patroli pengawasan ini bagian dari upaya kami untuk melakukan gerakan moral untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang termasuk pelanggaran pilkada. Metodenya, dengan woro-woro keliling menggunakan mobil memakai pengeras suara,” kata Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah saat media gathering dan ekspose kesiapan fungsi pengawasan di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Sabtu, 23/6/2018.

Perempuan yang biasa disapa Khoir itu mengatakan, dalam patroli pengawasan, fokus pertama adalah isu money politik. Pihaknya akan woro-woro kepada masyarakat untuk menghindari politik uang. “Kami akan koordinasi dan sinergi dengan pihak kepolisian,” ujarnya.

Fokus berikutnya, yakni mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN). Temuan Bawaslu mengenai pelanggaran netralitas ASN cukup tinggi. Termasuk, potensi mobilisasi suara oleh kepala daerah yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur.

“Apalagi per nanti malam, semua kepala daerah yang menjadi pasangan calon (paslon) kepala daerah akan kembali menjadi kepala daerah di wilayah masing-masing,” kata dia.

Selanjutnya, terus Khoir, kampanye terjadi di luar jadwal. Sebab, tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang. Kecuali, bimbingan teknis (bimtek) saksi dengan memberi tahu KPU dan Bawaslu. “Penyelenggara dan pengawas pemilu boleh menjadi narasumber bimtek asalkan tak terima honor,” kata dia.

Mengenai daftar pemilih, Bawaslu perlu melakukan pengawasan terkait potensi mobilisasi pemilih. Maksudnya, apakah ada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), potensi penyalahgunaan surat keterangan, dan lain-lain.

Kemudian, memastikan logistik sampai di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai jumlah yang ditetapkan. Selain itu, lokasi TPS mesti transparan. “TPS boleh di sekolah, tapi syaratnya harus terbuka, terang, dan bisa disaksikan masyarakat luas,” kata Khoir.(*)

Baca juga Media Gathering, Bawaslu Lampung Ekspose Kesiapan Pengawasan

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Bekali Caleg, Perindo Lampung Targetkan Tiap Dapil 1 Kursi

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengincar posisi pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung pada pemilihan …