Inilah Pelanggaran 4 Paslon Pilgub Lampung Temuan Bawaslu


BAWASLU Lampung menggelar Media Gathering di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Sabtu, 23/6/2018. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mendata sejumlah pelanggaran empat pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Beberapa di antaranya naik ke tahap penyidikan.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, untuk paslon nomor urut satu M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri terdapat dua kasus. Keduanya, kepala desa (kades) di Lampung Utara dan kepala sekolah di Pringsewu terlibat dalam kampanye Ridho-Bachtiar.

Sedangkan paslon nomor urut dua Herman HN-Sutono nihil kasus pidana yang naik ke penyidikan. “Memang di Lampung Selatan ada kades yang berpidato untuk paslon nomor dua. Tapi, setelah ditindaklanjuti tidak dapat naik ke penyidikan,” kata Fatikhatul saat media gathering dan ekspose kesiapan fungsi pengawasan di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Sabtu, 23/6/2018.

Kemudian, paslon nomor urut tiga Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim terdapat satu kasus pidana. Kasus tersebut, yakni kades di Tanggamus berfoto dan berpose dukungan dengan Arinal-Chusnunia. “Saat ini, dalam tahap penyidikan,” ujarnya.

Terkait kasus selebaran black campaign, kata Fatikhatul, pihaknya memasukkan ke pidana umum. Sebab, tidak diketahui siapa dan dari paslon yang mana.

Mengenai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), Bawaslu menemukan sebanyak 12 pelanggaran untuk pasangan Herman-Sutono. Kemudian, 10 pelanggaran untuk paslon nomor urut empat Mustafa-Ahmad Jajuli. Lalu, sembilan pelanggaran untuk pasangan Ridho-Bachtiar dan Arinal-Chusnunia.

Sementara, pelanggaran administrasi pada Pilgub Lampung, paslon Ridho-Bachtiar terdapat sekitar tujuh pelanggaran. Selanjutnya, Herman-Sutono 44 pelanggaran, Arinal-Nunik 19 pelanggaran, dan Mustafa-Jajuli sebanyak enam pelanggaran administrasi. KPU selaku penyelenggara juga melakukan pelanggaran administrasi sebanyak 28 pelanggaran.

“Paslon Herman-Sutono sampai 44 pelanggaran karena pada awal masa kampanye ada kegiatan pengajian Rakhmat Hidayat berbalut kampanye. Itu termasuk dalam pelanggaran administrasi. Sedangkan untuk KPU itu pelanggaran administrasi karena kesalahan pemasangan alat peraga kampanye,” kata Fatikhatul.(*)

Baca juga KPU Lampung: Logistik Pilgub Telah Terpenuhi

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Inilah 25 Calon Anggota DPD Asal Lampung yang Masuk DCT

BANDARLAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan sebanyak 807 daftar calon tetap (DCT) …