Sebelum Ramadan Usai, Ini Objek Penghasilan PNS Lampung yang Wajib Dizakati


Ilustrasi PNS | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebelum menuntaskan ibadah di bulan Ramadan yang sebentar lagi usai, umat muslim harus memastikan telah melaksanakan kewajiban membayar zakat. Baik zakat terkait dengan jiwa atau dikenal zakat fitrah, maupun zakat terkait dengan harta atau dikenal zakat maal.

Seperti dikutip dari laman resmi Nahdlatul Ulama (NU), penghasilan yang kita peroleh, jika sudah memenuhi ketentuan maka wajib dizakati. Termasuk penghasilan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Lampung.

Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjawab mengenai apa saja komponen penghasilan yang wajib dizakati.

Pertama, komponen penghasilan yang dikenakan zakat yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal. Pendapatan tersebut baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua, dengan demikian, objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.

Ketiga, penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.

Keempat, penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada poin ketiga, adalah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al ashliyah).

Kebutuhan pokok yang dimaksud poin keempat, meliputi kebutuhan diri seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya.

Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada poin keempat, didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada poin empat adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ).

Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud poin keempat yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Hari ke-10 Lampung Fair, Ridho Ficardo Kunjungi Sejumlah Stan OPD

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo bersama sang istri, Aprilani Yustin Ficardo, …