Pemprov Lampung Bahas Penawaran Participating Interest 10%


RAPAT pembahasan penawaran Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi South East Sumatera, kemarin. | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membahas penawaran Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi South East Sumatera (WK-SES) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Ruang Rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), kemarin. Rapat tersebut juga dalam rangka optimalisasi fungsi BUMD Lampung dalam mendukung serta berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Ekbang Lampung Taufik Hidayat mengatakan, guna meningkatkan peran serta daerah melalui kepemilikan PI tersebut, pihaknya akan melakukan kontrak kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi. Hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permen ESDM 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada wilayah kerja gas dan minyak bumi.

“Pembentukan BUMD pengelola PI 10% dilaksanakan dengan dua pilihan, yaitu pembentukan BUMD baru atau pembentukkan anak perusahaan dari BUMD. Dinas Pertambangan dan Energi segera melakukan check list tahapan persiapan PI 10% dengan tugas dan fungsi terkait pelaksanaan PI 10%. (Tujuannya), agar Biro perekonomian Setda Provinsi Lampung dapat melakukan analisis pembentukkan badan usaha baru, atau anak perusahaan dari BUMD yang sudah ada,” kata Taufik melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 12/5/2018.

Saat ini, Pemprov Lampung memiliki tiga BUMD, yaitu PT BPD Lampung (Perbankan), PT Lampung Jasa Utama (Aneka Utama), dan PT Wahana Rahardja (Aneka Usaha). Ada dua alternatif dalam mempersiapkan BUMD yang sesuai dengan amanat Permen ESDM 37/2016, yaitu membentuk BUMD baru dengan mekanisme penetapan melalui peraturan daerah. Kemudian, membentuk anak perusahaan yang khusus pada bidang usaha PI pada BUMD Pemprov Lampung yang sudah ada saat ini.

“Untuk itu, diharapakan satker terkait segera membentuk tim percepatan pelaksanaan Participating Inerest 10% mengingat wilayah kerja minyak dan gas bumi south east sumatera (SES) terdapat di wilayah administrasi Lampung, Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi DKI Jakarta. Sesuai aturan yang berlaku, maka perlu segera dilakukan penjajakan dengan kabupaten Lampung Timur dan Provinsi DKI Jakarta agar tercipta kesepakatan bersama yang tertuang dalam MoU,” ujarnya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

PT BBJ Salurkan 10 Ton Beras untuk Penanggulangan Covid-19 Lamsel

KALIANDA, duajurai.co – Kepedulian pelaku usaha di Kabupaten Lampung Selatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 kian …