Andi Surya: HGU-HPL dan Grondkaart Masalah Utama Lahan di Lampung Sampai Akhir 2018


Anggota DPD RI Andi Surya saat kunjungan kerja di Desa Rengas Lampung Tengah/ Tim Humas

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Andi Surya memprediksi, hingga akhir tahun 2018 mendatang, konflik lahan seperti  Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan persoalan Grondkaart masih mendera masyarakat Lampung.

Hal itu disampaikan Andi saat kunjungan kerja di Desa Rengas, Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka sosialisasi RUU perlindungan dan penguatan hak-hak masyarakat adat yang salah satunya masalah hak atas tanah adat atau ulayat.

“Ada tiga permasalahan pokok yang mendera masyarakat Lampung terkait lahan, dan ini akan terus terjadi sampai akhir tahun 2018,” kata Andi Surya melalui surat elektronik yang diterima duajurai.co Selasa siang, 9/5/2018.

Permasalahan pertama, yakni HGU yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Tulangbawang, Mesuji, Lampung Utara dan Lampung Tengah. Permasalahannya, diduga perusahaan pemegang HGU ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan rakyat berupa tanah adat atau ulayat tanpa dasar.

“Hal ini bisa terjadi karena tidak jelasnya batas HGU, sehingga perusahaan leluasa menguasai tanpa hak lahan-lahan adat masyarakat desa ini,” ujar senator asal Lampung itu.

Kemudian, permasalahan kedua yakni terkait HPL yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN yang diduga tidak sesuai dengan dengan kebutuhan dan peruntukan. Serta di sisi lain, HPL tersebut dibuat di atas lahan yang secara defacto sudah dikuasai masyarakat, baik berupa sporadik maupun Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Ini seperti yang terjadi di Kelurahan Way Dadi dan Way Dadi Baru, yang HPL nya atas nama Pemprov Lampung. Serta seperti di Kelurahan Panjang Pidada yang dikuasai oleh PT Pelindo,” bebernya.

Terakhir, terkait lahan Grondkaart yang berada di sepanjang jalur kereta api di Lampung yang di klaim oleh PT KAI. Hasil analisis pakar pertanahan dan workshop yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN pada 12 April 2018 lalu menyatakan, Grondkaart bukan merupakan alas hak atau status hak.

“Bahkan Grondkaart tidak tercatat dalam daftar aset Kementerian Keuangan, yang berarti secara defacto adalah milik masyarakat,” tambahnya.

Ketua Yayasan Mitra Lampung itu mengatakan, jalan keluar untuk permasalahan HGU adalah dengan melakukan tata administrasi izin HGU, dan melakukan ukur ulang serta mendorong upaya penyelidikan terhadap pelanggaran batas-batas lahan dan kemungkinan adanya indikasi penggelapan pajak di situ. “Kami juga sudah dihubungi tokoh-tokoh masyarakat yang meminta agar masalah HGU ini dituntaskan,” ujarnya.

Sedangkan untuk permasalahan HPL dan Grondkaart, lanjut Andi, Badan Akuntabilitas Publik DPD RI berdasar RDP pada Januari 2018 lalu, telah menugaskan Kementerian ATR/BPN membentuk tim untuk melakukan kaji ulang terhadap keberadaan Surat Keputusan HPL Way Dadi dan Pelindo.

“Khusus soal Grondkaart, telah jelas permasalahannya, bahwa itu bukan alas hak. Dengan demikian, BAP DPD RI mendorong pihak BPN segera memberikan dan memfasilitasi hak-hak warga atas kepemilikan lahan berupa sertifikat. Diharapkan ini bisa sejalan dengan program Presiden Jokowi untuk 7 juta sertifikat tanah rakyat,” ungkap Andi.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Kemendagri akan Sosialisasikan Jaminan Sosial Aparatur Desa di Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mensosialisasikan perjanjian kerja sama ihwal fasilitas …