OPINI IB ILHAM MALIK: Jungkir Balik Perencanaan Pembangunan, Perebutan Kekuasaan dan Keadilan


UNTUK para urban planner dan regional planner

BANYAK yang mengatakan bahwa pekerjaan urban planning itu melulu teknis, merencanakan kota dan mendesainnya lalu menyajikannya ke pemerintah. Tapi sebenarnya tidak selalu begitu, dan seharusnya tidaklah begitu.

Pasalnya, urban planner itu bukan tukang gambar. Urban planner juga belajar dan mengerjakan hal-hal lain yang berkaitan dengan planning.

Makanya, urban planner harus memiliki “segudang wawasan” untuk membantunya memahami persoalan dan tantangan ke depan. Ingat ya, segudang wawasan. Bukan segudang data.

Soal data, itu bisa dicari di kemudian hari saat proyek itu datang. Apalagi di tengah berbagai data tersaji dengan begitu banyak seperti sekarang. Primer maupun sekunder.

Ketika proyek (biasanya proyek bermasalah) datang, maka data pun dikumpulkan. Bermodalkan wawasaan yang baik, urban planner akan dapat menyelesaikan masalah dalam perspektif yang berbeda dengan kebanyakan pihak lain.

Itulah sebabnya, jangan heran, jika para urban planner atau regional planner, selalu bicara banyak hal. Itu untuk menjaga pemahamannya atau bahkan mengembangkan pemahamannya.

Sehingga, ketika melihat suatu kasus yang harus diselesaikan, dia dapat menyelesaikannya secara kontekstual. Kontekstual dengan kebijakan pemerintah, kepentingan penguasa dan pengusaha, kepentingan masyarakat. Semuanya diramu sehingga menjadi equal (berkeadilan, seimbang)

Bagi penggiat urban planning dan regional planning, tantangannya sekarang adalah mengasah kemampuan untuk melihat berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat kita. Bermodalkan pemahaman yang baik, pengetahuan yang baik, maka akan lahir perencanaan yang baik.

Perlu diingat, ketika dunia infrastruktur dikembangkan oleh pemerintah, maka konsep-konsep pembangunan yang berkeadilan dan sustain seperti yang diamanatkan kepada para planner, tidak boleh ditinggalkan. Elaborasi dan kolaborasi pemahaman menjadi tuntutan yang harus dapat dijawab oleh para planner.

Harus diakui bahwa saat ini kita masih perlu meningkatkan jumlah dan kualitas para planner. Faktanya, saat ini, ada begitu banyak program pembangunan yang tidak terealisasi. Bahkan, muncul kreasi-kreasi dari beberapa kepala daerah yang membuat suatu kota, kabupaten, atau bahkan provinsi, menjadi tergagap-gagap karena pembangunan menjadi tidak terintegrasi satu sama lain.

Sebagian pihak yang tidak mampu melihat persoalan secara tajam, mungkin akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut sebagai sebuah terobosan. Bisa jadi begitu. Namun bisa jadi tidak begitu. Untuk membedahnya, perlu penelaahan yang rasional terhadap berbagai dokumen perencanan yang sudah ada.

Jika suatu perencanan tidak bisa dijalankan, itu juga menandakan peranan para planner menjadi sangat dibutuhkan dalam perancangan program sebelumnya. Jika tidak jalan, itu menandakan tidak ada turut campurnya planner tangguh di dalamnya. Buktinya rencana itu tidak berjalan.

Padahal, ketika suatu rencana disusun tidak harus selalu terlihat gegap gempita saat tersebutkan ke publik. Gegap gempita mestinya saat ia akan berwujud pada akhirnya nanti.

Sebagai contoh adalah RPJP Bandar Lampung yang hanya menyebutkan diri sebagai kota perdagangan dan jasa terbesar se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Begitulah visi kota kita. Sederhana ya. Mungikin disebut tidak visioner.

Tapi perlu dingat, bahwa RPJP berlaku 25 tahun. Dan, perlu breakdown setiap 5 tahun. Pertanyaannya, apakah semua perangkat siap untuk mencapai sesuai yang lebih “wah” daripada visi kota sesederhana itu?

Dalam kajian yang pernah dilakukan, visi kota yang sederhana itu ternyata menjadi lebih realistis. Karena berbagai perangkat lainnya, setelah dipacu sedemikian rupa pun, visi yang pantas untuk kota, ya seperti itu saja. Tidak bisa lebih.

Hasilnya, sekarang Bandar Lampung sudah semakin membesar mendekati Palembang. Kota-kota lain sudah terlampaui. Kalau saja Palembang tidak memacu diri dengan hajat-hajat akbar seperti PON, SEA Games dan lain-lain, sudah jelas kalah Palembang oleh Bandar Lampung.

Tapi, kala itu, Bandar Lampung pun sudah mengantisipasi soal rencana Sumatera Selaatan membangun Tanjung Api-Api sebagai pelabuhan baru untuk mengalahkan Pelabuhan Panjang. Itu contohnya.

Nah, bagi para planner, ketika era pemilihan kepala daerah (pilkada) sedang panas-panasnya seperti sekarang, harus konsisten. Planner yang ada di dalam pemerintah daerah (pemda) harus berhati-hati merencanakan pembangunan.

Para penyusun program para calon, ayo libatkan para planner yang tersedia begitu banyak. Ini supaya program yang disuguhkan menjadi realistis. Bagi tim pakar dalam debat kandidat, ayo jalankan prinsip-prinsip bedah perencanaan.

Khusus, untuk media massa, ayo dong ulas soal perencanaan pembangunan dengan cerdas. Ini gawat kalau isi bahasan di media, terutama media cetak, dangkal analisis dan bahasan.

Politik kekuasaan dan perencanaan yang berkeadilan bukan dua hal yang bertentangan. Dengan teknik tertentu, semua menjadi asyik bagi semua pihak.

Perencanan pembangunan yang keren bisa dibuat sekeren ilmu statistik dan politik. Jika yang terakhir ini berujung kepada merebut kekuasaan, maka soal perencanan pembangunan yang keren akan berujung kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.(*)

IDA BAGUS ILHAM MALIK

  • Mahasiswa Doktoral Bidang Urban Planning di The University of Kitakyushu, Jepang, melalui Beasiswa Monbukagakusho MEXT 2015
  • Dosen Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung (UBL)

Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Politik (Masih) Biaya Tinggi dan Mimpi Pemilukada Berkualitas

DR H ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua DPD Bravo 5 Lampung, Ketua Yayasan Alfian …