OPINI NIZWAR AFFANDI: Pilgub Lampung, Antara Pilgub DKI dan Pilpres


NIZWAR AFFANDI | Alumnus FISIP Universitas Lampung & Universitas Indonesia

BEBERAPA hari lalu kita membaca kabar mengejutkan. Eep Saefulloh Fatah (ESF) bersama PolMark Indonesia (PMI) menyatakan mengakhiri kerja pendampingannya untuk pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Lampung, Arinal Djunaidi (AD)-Chusnunia.

Tidak sedikit yang bertanya kepada saya tentang kabar itu, baik teman-teman tim pemenangan para pasangan calon (paslon) maupun jurnalis dan aktivis. Melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan sejumlah hal yang tentu saja akan subjektif karena berbasiskan pengetahuan dan pengalaman pribadi saya dengan para pihak yang terkait peristiwa ini.

Saya lebih dulu mengenal Kang ESF dan beberapa teman di PMI sebelum mengenal Bang AD dan Mas Nusron Wahid (NW), politikus DPP Partai Golkar. Sedangkan Hasan Nasbi (HN) dan Cyrus Network (CN) yang dipimpinnya, saya tidak kenal secara pribadi.

Walaupun lebih dulu mengenal ESF, derajat kedekatan saya dengan mereka semua, ESF, AD, dan NW, relatif tidak jauh berbeda.

Pada momen pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub) Lampung 2014, saya menemani Muhammad Ridho Ficardo (MRF) yang saat itu masih calon gubernur, bertemu ESF di kantor PMI di Jakarta. Usai itu obrolan dilanjutkan di sebuah hotel di Senayan.

Semula ada wacana kerjasama pendampingan PMI untuk pencalonan MRF. Namun rencana itu batal karena DPP partai pengusung MRF konon sudah terikat kontrak eksklusif dengan lembaga lain, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Akhir tahun 2017 lalu ketika pertama mendengar kerjasama PMI dengan AD di Pilgub Lampung, saya agak terkejut. Pasalnya, kebetulan saya sedikit mengetahui riwayat pencalonan AD dan sedikit mengenal mereka yang menjadi sahibul hajat pencalonan itu.

Sahibul hajat pencalonan AD pada Pilgub 2018 hampir 100% identik dengan sahibul hajat pencalonan MRF pada Pilgub 2014. Proses dan tahapannya juga hampir 100% copy paste.

Bagi saya dan teman-teman yang mengikuti sejak awal pencalonan MRF pada 2014 pasti akan merasakan deja vu ketika mengikuti pencalonan AD pada 2018. Keduanya sama-sama diawali dengan dijadikan ketua partai tingkat provinsi, kemudian dibuatkan banner dan billboard, sebelum berkeliling Lampung dengan pertunjukan wayang kulit. Event organizer (EO)-nya sama, dalangnya pun sama.

Karena itu, untuk memahami proses pencalonan AD pada 2018, kita harus mengetahui proses pencalonan MRF pada 2014. Tanpa itu hampir mustahil kita akan mendapatkan pengetahuan dan hikmah yang komprehensif.

Saya terkejut karena sahibul hajat memilih PMI sebagai konsultan pendamping AD. Beda halnya jika mereka memilih Yunarto Wijaya (YW) bersama Charta Politica-nya atau lembaga konsultan politik lainnya, saya tidak akan terkejut.

Pada 2014, setelah seminggu dinyatakan terpilih oleh KPUD Provinsi Lampung, saya menemani MRF bertemu dengan calon presiden Joko Widodo (JW) di Balai Kota, Jakarta. Pertemuan difasilitasi oleh YW.

Pada diskusi delapan mata malam itu, topik tentang pemilih etnis Jawa di kantong transmigran, menjadi bahasan utama. Pertemuan ditutup dengan sapaan, “Terima kasih, Pak Gubernur!” dari JW untuk MRF, yang dibalas sapaan, “Siap, Bapak Presiden!” dari MRF untuk JW.

Saya tidak mengetahui dengan persis apakah kecondongan dan komunikasi dengan JW pada Pilpres 2014 itu sikap pribadi MRF, atau karena dorongan dari korporasi yang menjadi sahibul hajat pencalonannya. Yang pasti bukan atas dorongan partainya. Sebab, pada Pilpres 2014, Partai Demokrat tidak pernah menyatakan dukungannya kepada JW.

Saya juga tidak bisa memastikan apakah sohibul hajat pencalonan MRF pada Pilgub 2014 itu juga memiliki hajat pada Pilpres 2014. Saya hanya tahu bahwa dua orang jenderal purnawirawan yang sudah lama dekat dengan sahibul hajat dan sudah seperti orangtua angkat bagi MRF, menjadi pendukung utama JW, dan sampai sekarang masih menjadi figur penting di lingkaran JW.

Tetapi saya tidak tahu siapakah yang lebih dahulu dekat dengan para purnawirawan ini: MRF atau korporasi?

Saya merasa perlu menuturkan hal ini karena intuisi saya menuntun ingatan ketika mencoba memahami rentetan peristiwa beberapa bulan terakhir yang bermuara kepada berakhirnya kerja pendampingan PMI untuk AD pada Pilgub 2018. Sel-sel kelabu di otak saya mengatakan ada keterkaitan yang relevan antara peristiwa Pilgub Lampung 2014, Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017, Pilgub Lampung 2018, dan Pilpres 2019.

Anda boleh menganggap ini mengada-ada. Silakan saja. Toh dari awal sudah saya katakan bahwa penuturan ini subjektif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi saya.

Pada Pilgub DKI 2017, kita semua sudah mengetahui JW berpihak ke mana. Dari media kita juga dengan mudah mendapatkan begitu banyak informasi tentang aktivitas NW dan HN dalam kerja pemenangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dari media dan interaksi dengan beberapa fungsionaris DPP Partai Golkar (PG) saat itu, memberi saya informasi bahwa NW cukup gigih mendorong PG untuk mencalonkan Ahok. Bahkan jauh sebelum PDIP memutuskan mencalonkan Ahok.

Sebenarnya sikap PG ini wajar saja karena Ahok memang kadernya ketika terpilih sebagai anggota DPR RI. Ahok justru belum pernah menjadi kader PDIP walaupun hanya sehari.

Yang lebih menarik tentu kegigihannya NW. Bisa jadi itu memang bagian dari konsistensi kesetiaan beliau dengan JW, atau memang ada kedekatan personal juga dengan Ahok. Wallahualam bishawab.

Hasan Nasbi (HN) bersama Cyrus Network (CN) sempat menjadi bintang dalam Pilgub DKI. Mereka lah yang membidani lahirnya Teman Ahok.

Cukup ketik di Google maka kita akan mendapatkan ribuan tautan berita. Mulai dari pilgub maupun persidangan Sunny Tanuwidjaja, staf khusus Ahok ketika menjabat Gubernur DKI. Kesemuanya menegaskan peran HN dan CN dalam kerja pemenangan Ahok pada Pilgub DKI 2017.

Bagi awam seperti saya, pada Pilgub DKI 2017 posisi NW dan HN tentu sangat jelas terlihat berseberangan dgn posisi ESF yang menjadi konsultan pendampingan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Keterkejutan saya akhir tahun lalu ketika mendengar ESF dan PMI menjadi konsultan AD mereda ketika saya mendengar HN dan CN juga bergabung dengan pembentukan Relawan Arjuna. Saya kemudian berfikir, mungkin saja sahibul hajat ingin membentuk sebuah dream team dengan memadukan dua pihak yang pernah berseberangan pada Pilgub DKI untuk bekerjasama pada Pilgub Lampung.

Layaknya klub sepakbola superkaya, sahibul hajat mampu membentuk tim yang terdiri dari semua pemain top. Asumsi itu semakin menguat ketika saya  kemudian mengetahui bahwa NW juga diberi keleluasaan untuk membangun jaringan relawan tersendiri yang berbasis kepada partai pengusung.

Bagi saya, itu luar biasa sekali jika dibandingkan dengan Pilgub Lampung 2014. Saat itu tim MRF hanya terdiri dari anak-anak muda dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Semuanya pemain lokal, tidak ada pemain top dari Jakarta. SMRC saat itu pun hanya melakukan survei berkala, tanpa kerja pendampingan sampai di tingkat lapangan.

Saya tidak mengetahui detail yang terjadi sebelum dan sesudah debat kandidat awal bulan April lalu. Saya hanya mendengar AD lebih memilih mengikuti coaching clinic dengan HN dan CN, plus seorang presenter top dari Jakarta, ketimbang mengikuti pembekalan yang disiapkan ESF dan PMI. Hanya Chusnunia alias Nunik yang bersedia berdiskusi dgn ESF dan PMI untuk persiapan debat kandidat.

Bagaimana performa mereka saat debat? Untuk menilai mana yang lebih well prepared, tonton saja tayangannya berulang-ulang di YouTube.

Dua pekan setelah debat kandidat, sampailah kabar itu ke gawai saya, ESF dan PMI menyatakan mengakhiri kerjasama dengan AD. Saya sudah mencoba tabayyun untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dari kedua pihak, walaupun hanya sebatas lingkaran ESF dan AD.

Saya tidak akan menuturkan detailnya dalam tulisan ini, karena saya tidak ingin memperburuk hubungan di antara mereka. Tetapi bolehlah saya sampaikan bahwa dugaan sel kelabu saya benar adanya. Ada relevansi yang cukup kuat antara rentetan peristiwa sejak 2014 sampai hari ini.

Sikap ESF dan PMI adalah resultan dari pertemuan antara pertimbangan idealisme dengan kesan dari berbagai peristiwa di lapangan selama mereka bekerja di Lampung.

Kontemplasi atas semua potongan kejadian yang saya alami sejak 2014, memudahkan saya untuk menempatkan posisi para pihak dalam matriks Pilgub Lampung 2018 dan Pilpres 2019 di pikiran saya.

Posisi keberpihakan yang sama pada Pilpres 2014 (JW) dan Pilgub DKI 2017 (Ahok), tampaknya menjadi penaut antara NW, HN/CN dengan sahibul hajat pencalonan MRF pada Pilgub Lampung 2014 dan pencalonan AD pada Pilgub Lampung 2018.

Seberapa besar peran korporasi ini di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 tahun depan dapat ditakar dari dedikasi yang ditunjukkan NW dan HN/CN dalam Pilgub Lampung 2018. Keduanya bahkan seolah ‘mengabaikan’ pilgub di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang notabene memiliki DPT 4-5 kali lipat Lampung.

Pasti ada sesuatu yang bernilai sangat strategis pada Pilgub Lampung sehingga membuat NW dan HN memilih lebih aktif di Lampung daripada tempat lain.

Khusus NW, walaupun Jawa Tengah merupakan basis dapil-nya dulu ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI, walaupun pemenangan sumatera sudah bukan lagi menjadi tupoksi-nya di DPP PG, dia tampaknya memang memiliki keterikatan dengan Lampung. Hal itu bahkan melampaui tugas-tugas kepartaiannya, termasuk tugas kenegaraannya selaku Kepala BNP2TKI.

Saya tidak memiliki cukup kapasitas untuk mengatakan apakah kepergian ESF dan PMI akan berdampak signifikan terhadap kerja pemenangan AD. Saya juga tidak memiliki kompetensi untuk menilai apakah NW dan HN/CN tidak akan mengulangi kekalahan mereka pada Pilgub DKI.

Yang saya tahu, teman-teman dari tim pemenangan calon-calon yang lain terlihat sangat bergembira mendengar berita cerainya ESF/PMI dan AD. Mereka bahkan sangat bersemangat menyebarkan kabar itu di media sosial.

Akhirnya, walaupun pahit saya harus akui bahwa saya gagap dan tidak mampu menjawab pernyataan sekaligus pertanyaan seorang teman aktivis seperjuangan pada era ’98 dulu. Teman saya itu berkata, “Kalau sudah nggak ada Eep dan PolMark, tinggal Nusron dan Cyrus dong yang jadi temannya Arinal. Kalau begitu Teman Ahok sekarang menjadi Teman Arinal, ya?”

Sebelum saya kirim ke media, seorang sahabat lama yang membaca draf tulisan ini berkomentar, “Ente yakin nggak apa-apa buat tulisan ini? Nanti bisa diberi sanksi oleh Partai Golkar karena Nusron dan Arinal tersinggung dengan isinya”.

Saya hanya tersenyum mendengarnya karena 100% saya meyakini itu tidak akan terjadi. Mengapa demikian? Jawabnya, tulisan ini bukanlah termasuk perbuatan melawan keputusan partai.

Tulisan ini belum ada apa-apanya dibandingkan keberanian NW ketika menyatakan diri mendukung dan bergabung dalam tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 walaupun DPP Partai Golkar sudah menetapkan sikap mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Wallahualam bishawab.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

CITIZEN REPORTER: Scooter, Fasilitas Baru Penolong Jemaah Haji-Umrah

  Laporan Dr Eng Admi Syarif Dosen FMIPA Universitas Lampung Langsung dari Mekkah, Arab Saudi …