OPINI IB ILHAM MALIK: Apa Kabar BRT Trans Bandar Lampung?


KETIKA menyusuri jalan kota, kini kita semakin jarang berpapasan atau beriringan dengan bus rapid transit (BRT) Trans Bandar Lampung. Padahal, pada 2011 lalu ketika diluncurkan, pihak investor BRT yaitu Konsorsium Organda Lampung memiliki rencana untuk menyediakan hingga 250 unit bus. Kesemuanya akan beroperasi di 7 rute yang sudah direncanakan, dus usulan 3 rute baru.

Saat itu, pemerintah pusat memang sedang riuh dengan program BRT perkotaan. Skemanya, bus dan bantek disediakan oleh Kementerian Perhubungan, sementara halte dan kelengkapan lainnya serta pengelolaannya disiapkan oleh pemerintah daerah (pemda). Selanjutnya, jika biaya operasional masih lebih tinggi ketimbang pemasukan, maka pemda menerapkan subsidi.

Skema ini berjalan di 14 kota di Indonesia, kecuali Bandar Lampung. Kota kita memilih untuk menyerahkan pengembangan BRT kepada konsorsium PO  (perusahaan otobus) di Lampung. Asumsinya, PO memiliki pengalaman untuk membangun angkutan umum.

Di lain pihak, bagi pemerintah kota (pemkot) saat itu, program angkutan umum ini adalah hal baru. Resource dan kebijakan pemkot, juga masyarakat, belum siap. Mengelola sendiri BRT dinilai pemkot berisiko tinggi.

Karena itu pula, Pemkot Bandar Lampung tidak menyediakan subsidi untuk BRT. Pemkot sedang trial by error. Ada kecenderungan ketidaksiapan SDM birokrasi pengelola.

Daripada dana terserap menyubsidi BRT, padahal pengelolaannya belum mantap, lebih baik diserahkan saja kepada swasta. Jika ada apa-apa, pemkot tinggal menyiapkan bantuan kebijakan, tapi tidak subsidi operasional.

Saat ini, kota-kota yang mengembangkan BRT, kecuali DKI Jakarta, sudah mulai kewalahan memberikan subsidi. Puluhan miliar dana APBD per tahun tertelan untuk subsidi BRT, padahal pelayanan malah semakin memburuk.

Ini wajar, sebab pengelola BRT di kota-kota itu bukanlah profesional dan sulit untuk di-upgrade menjadi profesional. Kecuali DKI Jakarta, ya.

Akhirnya, jumlah armada menyusut karena rusak dan tidak diperbaiki. Halte-halte pun rusak, sementara jumlah penumpang tidak lagi tumbuh.

Jika diakumulasi per kota saja, sudah ratusan miliar dihabiskan untuk menyubsidi BRT. Jika dikalikan 13 kota, tanpa DKI Jakarta, sudah triliunan rupiah uang pemda dipakai untuk subsidi BRT, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Bahkan memprihatinkan.

Kondisi BRT di Bandar Lampung tak jauh beda. Untungnya, di sini BRT murni diurus swasta, tidak ada subsidi dari pemkot. Amanlah APBD kota dari subsidi itu.

Dengan paramater kondisi BRT dan subsidi, bolehlah kita katakan bahwa Bandar Lampung beruntung karena menjajal memiliki BRT tanpa subsidi sehingga APBD tidak jebol. Kita juga beruntung memiliki Organda yang berani berinvestasi di bidang tersebut.

Kita tidak perlu membahas bagaimana Organda mengelola BRT serta tantangan-tantangan investasi mereka. Pasalnya, mereka adalah pelaku angkutan. Mereka tahu permainan, pengelolaan dan risiko-risikonya.

Tentu saja, dulu konsorsium Organda Lampung akan senang hati menerima jika pemda menggelontorkan subsidi. Namun, sejak awal, skema yang disepakati memang tidak begitu. Kota kita ingin menjajal memiliki BRT tanpa berisiko menghabiskan dana rakyat dalam APBD.

Konsorsium Organda pun kala itu memang sudah siap. Mereka juga antusias menjajal membangun BRT. Jadi klop, semua siap menjajal BRT.

Sayangnya, ketika beroperasi pada 2011-2012, pemkot tidak menyiapkan sumber daya untuk membangun organisasi tangguh guna mengoperasikan, memantau, mendampingi dan mengembangkan BRT. Saat itu, saya sudah duga ini yang akan terjadi.

Itu sebabnya kita menggagas swastanisasi dalam pembangunan BRT. Sebab pasti birokrasi tidak akan siap dengan hadirnya BRT.

Secara teknis, Bandar Lampung memang sangat membutuhkan sistem transportasi yang andal dalam bentuk sistem angkutan umum massal. Akan tetapi, kebutuhan itu tidak akan mampu direspons dengan tepat oleh birokrasi.

Nah, singkat cerita, ketika BRT kita sudah begini, lalu ada Bus Trans Lampung (BTL) yang beroperasi melintasi Bandar Lampung dengan skema subsidi, apa yang perlu dilakukan ke depan?

Sederhana, namun saya tidak perlu jabarkan teknisnya. Kuncinya cuma dua. Pertama, adanya komitmen kepala daerah untuk membangun angkutan massal. Dan, kedua koordinasi antarpihak yang intens untuk mewujudkan angkutan massal dari nol hingga bertahap menjadi sempurna.

Cuma dua itu. Soal lain-lainnya, nanti bisa dibahas dan disusun, juga disiapkan melalui koordinasi intens antarpihak.(*)

IDA BAGUS ILHAM MALIK

  • Mahasiswa Doktoral Bidang Urban Planning di The University of Kitakyushu, Jepang, melalui Beasiswa Monbukagakusho MEXT 2015
  • Dosen Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung (UBL)

Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Politik (Masih) Biaya Tinggi dan Mimpi Pemilukada Berkualitas

DR H ANDI DESFIANDI SE MA | Ketua DPD Bravo 5 Lampung, Ketua Yayasan Alfian …