OPINI NIZWAR AFFANDI: Debat Pilgub Lampung, Defisit Listrik dan Utang


NIZWAR AFFANDI | Alumnus Pasca Sarjana Kekhususan Otonomi dan Pembangunan Lokal Universitas Indonesia

SEPERTI dugaan saya beberapa hari lalu ketika membaca format debat kandidat gubernur-wakil gubernur Lampung yang dirancang KPUD Lampung, debat public pertama pada Sabtu malam, 7/4/2018, akan berlangsung monoton. Pengecualian hanya pada segmen empat. Itu pun dengan catatan jika para kandidat berani menanyakan isu yang tajam kepada kandidat lainnya.

Format debat sangat kaku. Sangat membatasi ruang bagi moderator untuk menggali kapasitas intelektual dan kualitas mental para kandidat. Pertanyaan yang disusun tim pakar juga hampir sama seperti pertanyaan juri dalam kontes kecantikan Puteri Indonesia.

Komisioner KPUD dan tim pakar yang mereka tunjuk tampaknya belum menyadari bahwa melalui debat kandidat lah hak 6,1 juta pemilih di Lampung untuk dapat membandingkan kualitas (mental dan intelektual) para calon pemimpinnya, dapat dipenuhi. Masih jauh tertinggal dari debat Pilgub Jakarta yang lebih menarik dengan terelaborasinya isu-isu faktual dan memang menjadi perhatian publik.

Bisa saja tim pakar berkilah bahwa mereka sudah menyiapkan pertanyaan yang tajam dan sensitif seperti pada debat di Jakarta, tetapi kebetulan amplopnya tidak terambil oleh kandidat. Mungkin juga tim pakar tidak bisa bersepakat mengangkat 1-2 isu utama yang akan ditanyakan kepada semua kandidat. Wallahua’lam bishowab.

Dalam tema ekonomi dan pembangunan, sependek pengetahuan saya ada dua isu yang sangat krusial dan aktual. Pertama, isu defisit daya listrik yang sudah lebih dari satu dekade. Kedua, isu pinjaman atau utang daerah terkait pembangunan infrastruktur.

Utang dalam hal ini baik antara pemerintah provinsi (pemprov) dengan pemerintah kabupaten (pemkab)/pemerintah kota (pemkot), maupun utang kepada PT SMI yang dalam prosesnya sudah membuat seorang kandidat tergelincir.

Kita mulai dari isu defisit daya listrik. Ini pertanyaan mendasar. Pasalnya, cerita kawasan industri, lapangan pekerjaan, kawasan pariwisata dan lain-lain, akan menjadi basi ketika Lampung masih defisit listrik hampir 300 MW seperti sekarang.

Data Kementerian Perindustrian, satu kawasan industri terpadu rata-rata membutuhkan daya 750 MW. Jadi kalau Lampung ingin memiliki kawasan industri seperti Jababeka di Cikarang, atau Karawaci, mesti mengejar ketersediaan daya lebih dari 1.000 MW.

Ada dua sisi terkait isu defisit listrik ini yakni sisi kemarin (2007 sampai hari ini), dan sisi masa depan. Kita mulai dari sisi kemarin. Sejak 2007 Lampung terus mengalami akumulasi defisit daya karena tidak kunjung menjadi bagian integral dari sistem jaringan kelistrikan Sumatera.

Kelebihan daya dari tetangga kita terdekat, Sumatera Selatan, tidak bisa teraliri untuk menutup defisit daya di Lampung karena jaringan transmisi interkoneksi terhenti pembangunannya di ruas Menggala-Seputih Banyak.

Penolakan perusahaan perkebunan serta ketidakberdayaan PLN dan pemerintah, dalam hal ini Pemprov Lampung, Pemkab Tulangbawang, dan Pemkab Lampung Tengah, menjadikan masalah ini menggantung sepuluh tahun lamanya.

Baru ada kemajuan pada Maret 2017 lalu setelah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan secara tegas dalam rapat terbatas kabinet untuk menuntaskannya. Instruksi tersebut direspons perusahaan perkebunan dengan mengubah sikapnya dan bersedia bekerja sama dengan PLN.

Bayangkan, opportunity loss yang harus ditanggung Lampung karena sepuluh tahun tersandera defisit daya? Apakah kemudian para gubernur, bupati Lampung Tengah dan bupati Tulangbawang berikut jajaran birokrasinya selama kurun sepuluh tahun itu bisa begitu saja lepas tanggung jawab? Apakah memang ada bukti bahwa mereka sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan masalah itu selama menjabat?

Masuk ke sisi masa depan. Boleh saja menghindar dari dosa masa lalu dengan gagah berteriak “kemandirian energi”, tidak tergantung dengan jaringan transmisi interkoneksi. Tetapi sikap ini juga konyol.

Analoginya sederhana. Sudah sepuluh tahun kelaparannya, masak iya baru sekarang bicara akan membuka sawahnya? Hal itu pun sebenarnya sudah ada dalam grand design jaringan kelistrikan PLN di mana defisit ditutup dari transmisi interkoneksi pada 2007 sambil menunggu tiga potensi geothermal di Lampung beroperasi optimal.

Sederhana sekali analoginya: makan dulu beras kiriman dari tetangga, sambil menunggu sawah sendiri menghasilkan padinya.

Kenapa geothermal? Karena cuma ini lah potensi energi pembangkit yang paling realistis di Lampung. Mau bicara apa lagi? Batu bara? Semua tahu depositnya sedikit dan berkalori rendah.

Air? PLTA dan PLTM (minihydro)? PLTA yang sudah ada saja setiap masuk musim kemarau turbinnya tidak dapat digerakkan optimal karena debit air yang terus menerus tidak mencukupi.

Fakta ini juga menarik untuk ditanyakan kepada mereka yang pernah menjadi gubernur, wakil gubernur atau pejabat Dinas Kehutanan di Lampung. Karena anak kecil pun tahu bahwa hutan adalah sarana tangkapan air yang paling efektif.

Potensi geothermal di Lampung ada di tiga titik utama yakni Suoh di Lampung Barat, Ulu Belu di Tanggamus, dan Gunung Rajabasa di Lampung Selatan. Total potensinya hampir 3.000 MW.

Sudah satu dekade lalu pemerintah melakukan tender internasional. Hasilnya, Pertamina Geothermal menggarap Ulu Belu, Supreme Energy di Gunung Rajabasa, dan Chevron di Suoh.

Saat ini, hanya Pertamina Geothermal di Ulu Belu yang sudah berjalan dan mulai menghasilkan listrik. Sementara dua lainnya masih terhambat berbagai masalah di lapangan. Utamanya, penolakan masyarakat yang khawatir munculnya ekses dari pekerjaan pengeboran seperti terjadi pada kasus Lapindo.

Data Bappenas dan Kementerian ESDM, Chevron sudah pergi dan bakal digantikan oleh Star Energy. Pertanyaanya, apa yang sudah dilakukan mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati Lampung Selatan dan Bupati Lampung Barat beserta jajarannya selama satu dekade ini?

Bagaimana mungkin bicara akan menarik investasi besar ke Lampung kalau investor besar seperti Chevron dan lain-lain yang sudah berinvestasi di kebutuhan mendasar seperti listrik pun merasa tidak mendapatkan supporting yang memadai sampai akhirnya memilih pergi?

Fakta ini sesungguhnya telah mencoreng kewibawaan Pemerintah RI karena sudah berani melakukan pelelangan internasional sementara tidak ada daya dukung di lapangan. Berikan dulu solusi yang terukur dan jelas untuk problem kelistrikan baru kita bisa bicara soal kawasan industri, kawasan pariwisata, dan berbagai mimpi lainnya.

Fokus saja kepada dua hal. Pertama, ada sikap atau komitmen untuk percepatan pembangunan transmisi interkoneksi yang melintasi areal perkebunan. Dan, kedua, ada sikap atau komitmen untuk percepatan pekerjaan eksplorasi dan produksi geothermal.

Isu krusial berikutnya adalah soal pinjaman atau utang daerah. Baik utang antara pemprov dengan pemkab/pemkot maupun utang mereka kepada PT SMI.

Perlu ditanyakan soal tunggakan utang pemprov kepada 15 pemkab/pemkot terkait dana bagi hasil (DBH) PKB/BBNKB, apakah masih terutang 6 triwulan? Atau tinggal 4 triwulan?

Jika kemampuan membayar utang DBH ke kabupaten/kota saja masih sedemikian lemah, bagaimana mungkin pemprov berani berutang kepada PT SMI sebesar Rp600 miliar? Apakah memang anatomi APBD Lampung sudah sangat sehat sehingga berani melakukan itu?

Pertanyaan ini bisa juga diajukan ke kandidat yang lain karena baik Pemkot Bandar Lampung maupun Pemkab Lampung Tengah juga mengajukan pinjaman ke PT SMI.

Sejak 2013 pemprov berutang DBH PKB/BBNKB ke-15 kabupaten/kota. Gubernur sebelumnya Sjachroedin ZP melakukan itu dengan alasan untuk talangan percepatan pembangunan Kota Baru. Akan tetapi, sejak M Ridho Ficardo menjadi gubernur, pembangunan Kota Baru mati suri.

Pertanyaannya, Kota Baru sudah dimoratorium, mengapa pemprov masih juga tidak mampu melunasi utangnya kepada 15 pemkab/pemkot? Bagaimana bisa dengan kondisi seperti itu pemprov berani sekali berutang sebanyak Rp600 miliar ke PT SMI?

Kesempatan publik malam tadi untuk mengetahui pandangan dan sikap para calon terhadap dua isu krusial itu sudah berlalu ditelan waktu. Semoga dalam sisa dua debat lainnya KPUD dapat menyiapkan format yang lebih memungkinkan publik mengetahui kapasitas intelektual dan mental para calon pemimpinnya.

Sebuah kesempatan yang mungkin baru akan datang lagi lima tahun lamanya. Wallahua’lam bishowab,(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Jembatan Timbang, Seberapa Gereget Tak Ada Pungli? (2-habis)

SELAMA kurun waktu beroperasinya jembatan timbang pada 2015, Ombudsman juga mencatat bahwa Dishub Lampung telah …