Pemprov Lampung Dorong Penerapan KIS di SKPD


Pj Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis (tengah) memimpin Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Lampung mengenai BPJS Kesehatan, kemarin. | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan komitmennya dalam bidang kesehatan. Komitmen dimaksud, yakni mendorong penerapan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Satuan Perangkat Daerah (SKPD) demi menuju Universal Health Coverage (UHC) pada 2019.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Lampung mengenai Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung, kemarin.

“Kami sudah punya komitmen untuk melakukan upaya target pencapaian tersebut. Hari ini, komitmen kami sampaikan dari berbagai SKPD terkait apa yang menjadi tugasnya masing-masing,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Hamartoni Ahadis melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 5/4/2018.

SKPD tersebut, lanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang melakukan perencanaan pendanaan progran Jamkesda/JKN-KIS, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang melakukan pendataan kepesertaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Dinas Sosial dengan melakukan pendataan atau verivali Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN/APBD, penetapan peserta PBI APBD, dan usulan peserta PBI APBN ke Kementerian Sosial.

Terkait PBI, APBD yang harus dikeluarkan kabupaten/kota dan provinsi hanya ditujukan untuk warga miskin dan kurang mampu. Menurut data Dinas Sosial, untuk menjadi peserta JKN-KIS, akan dilakukan validasi data penerima PBI dengan membuat tim dari Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian, dirumuskan formula dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota terhadap kewajiban yang akan dilakukan.

“Memang masing-masing provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia mengganggarkan hal tersebut. Tetapi, mungkin porsinya saja yang harus kami tinjau kembali. Hal tersebut mengingat fiskal di daerah yang berbeda-beda. Apalagi Provinsi Lampung, disamping bidang kesehatan, ada urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah setiap tahun. Nanti, dipertimbangkan kepada prioritas-prioritas daerah yang kemiskinannya cukup tinggi,” ujar Hamartoni.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …