LBH Bandar Lampung Kecam Penangkapan Nelayan Kapal Cantrang


Muhammad Ilyas, Kadiv Hak-hak Sipil dan Politik LBH Bandar Lampung | Facebook Muhammad Ilyas

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mengecam penangkapan nelayan yang menggunakan kapal cantrang. Sebanyak 19 anak buah kapal (ABK) ditangkap Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 10 Februari lalu.

Penangkapan tersebut saat Kapal Sri Rejeki Jasena dengan Nomor/Tanda Selar GT 27 Nomor 419 CCA berlayar menuju daerah penangkapan ikan Zona Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712 di Perairan Way Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Namun demikian, para nelayan Teluk Lampung itu telah dilepaskan pada Selasa, 27/2/2018.

“Kami mengecam penangkapan tersebut mengingat seluruh nelayan Lampung merupakan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat,” kata Muhammad Ilyas, Kepala Divisi (Kadiv) Hak-hak Sipil dan Politik LBH Bandar Lampung, dalam surat elektronik yang diterima duajurai.co, kemarin.

Dia mengatakan, saat ini, nelayan Lampung masih dalam tahap pembinaan dan sosialisasi ihwal mekanisme penangkapan dan zona tangkap di WPP. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga mengizinkan penggunaan cantrang.

Selain itu, lanjut Ilyas, nelayan di kawasan Rembang dan Tegal telah melakukan uji petik mengenai bahaya alat tangkap cantrang secara independen, tranparan, dan menyeluruh. Hal tersebut untuk membuktikan dampak kerusakan akibat pemakaian cantrang. Hasilnya, penggunaan cantrang aman dan tidak merusak lingkungan. Tinggal pengaturan jalur atau wilayah tangkap saja.

Atas dasar itu, LBH meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung mendorong kebijakan pro nelayan. Hal ini terkait ketakutan para nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya WPP 712.

Kemudian, membina nelayan Lampung terkait dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 71/2016  tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI. “(Lalu), berkoordinasi dengan KKP untuk menekan dan memastikan tidak ada lagi penangkapan terhadap nelayan cantrang di Lampung,” ujarnya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

PN Tipikor Tanjungkarang Terima Pelimpahan Berkas Perkara Zainudin Hasan

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang menerima pelimpahan berkas …