Soal Perda Baca Tulis Alquran, Pemprov Lampung: Pemkot Tak Paham Urusan Pemerintah Pusat


Kantor Pemkot Bandar Lampung | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung tentang Baca Tulis Alquran terancam batal. Pasalnya, Pemerintah Pusat (Pemprov) tidak memberikan nomor register terhadap perda tersebut.

Sulistiyawati, Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setprov Lampung, menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tidak memahami enam bidang yang menjadi urusan absolut Pemerintah Pusat. Enam bidang tersebut, yaitu pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, politik luar negeri, dan Agama.

“Dalam UU 23/2014 disebutkan dengan tegas bahwa segala aturan yang ada kaitannya dengan agama merupakan urusan absolut (mutlak). Kewenangannya tidak diberikan kepada daerah,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co, Selasa, 27/3/2018.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan-urusan itu merupakan urusan mutlak yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “Kami melihat dan sudah konsultasi. Karena itu masuk urusan keagamaan secara spesifik, maka sesuai Pasal 10, tidak diberikan kepada daerah,” ujarnya.

Menurut dia, Ketidakpahaman Pemkot terhadap peraturan perundang-undangan terlihat dari urutan logis pemahaman hukum. Dalam UUD 1945 memang diatur kebebasan beragama. Akan tetapi, dalam UUD 1945 Amendemen, khususnya Pasal 28 J ayat (2) disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

“Pada kalimat “tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang”, maka selayaknya perda yang menyangkut enam urusan absolut tersebut mematuhi UU yang berlaku, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014,” kata Sulistiyawati.

Dia menambahkan, dalam penjabaran pemahaman tentang hal ini, enam bidang tersebut merupakan pengecualian dari otonomi seluas-luasnya. Dengan kata lain, enam bidang tersebut tidak menjadi urusan otonom. “Sehingga, perda yang merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah tidak diperkenankan memuat materi keagamaan,” ujarnya.(*)

Baca juga Pemprov Lampung Tak Beri Nomor Register Perda Baca Tulis Alquran


Komentar

Komentar

Check Also

Wooww…Masih Banyak Warga Lampung BAB di Sungai, Kolam, dan Pantai

PRINGSEWU, duajurai.co – Data mencengangkan diungkap Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Febrilia Ekawati …