Inilah Kontrak Politik Cagub-Cawagub dengan Gerakan Perempuan Lampung


SEJUMLAH kontestan Pilgub Lampung menghadiri dialog publik yang digelar Lembaga Advokasi Perempuan Damar di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa, 13/3/2018. | Fadiansyah AN/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Lampung menandatangani kontrak politik dengan Gerakan Perempuan Lampung. Kontrak politik itu berisi lima hak dasar perempuan, yaitu kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan politik.

Berdasar rilis yang diterima duajurai.co pada Selasa, 27/3/2018, penandatanganan kontrak politik tersebut berlangsung dalam Dialog Publik bertajuk “Mimpi Cagub untuk Kemajuan Perempuan”. Kegiatan itu digelar Lembaga Advokasi Perempuan Damar di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa lalu, 13 Maret 2018.

Dari empat pasangan cagub-cawagub Lampung, hanya tiga pasangan yang hadir. Ketiganya, pasangan nomor urut satu diwakili tim pemenangan, cawagub Lampung nomor urut dua Sutono, dan cawagub Lampung nomor urut tiga Chusnunia Chalim alias Nunik. Dialog publik juga menghadirkan pengamat untuk mengkritisi berbagai persoalan di Lampung.

Berikut isi kontrak politik cagub-cawagub dengan Gerakan Perempuan Lampung:

  1. Akan mengembangkan Pusat Perlindungan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi Perempuan sebagai pusat Pengaduan, Pelayanan, dan Pembelajaran bagi perempuan, termasuk perempuan tidak menikah untuk promosi, pemenuhan, dan penegakan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi.
  2. Akan berupaya mengakhiri kejadian kematian ibu hamil dan melahirkan, kematian bayi dan balita, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, stunting/kerdil bagi anak balita, anemia remaja perempuan dengan memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, mencakup pemenuhan gizi keluarga.
  3. Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, mengembangkan Program Bina Lingkungan Sekolah dengan menyediakan 20% kursi untuk siswa miskin dapat bersekolah di SMA/SMK negeri, serta memperbanyak jumlah beasiswa bagi perempuan dan laki-laki secara proporsional yang akan melanjutkan pendidikan tinggi.
  4. Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, melalui pelibatan laki-laki dengan pendekatan transformasi gender. Termasuk, perdagangan perempuan (trafficking) dan menghapuskan praktik-praktik yang membahayakan, seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa, sunat pada perempuan, dan eksploitasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan menerbitkan regulasi.
  5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua tingkatan pengambilan keputusan tingkat provinsi hingga ke tingkat desa.
  6. Memperkuat pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur untuk memudahkan perempuan memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai bentuk pemenuhan hak dasar perempuan.(*)

Baca juga Dialog Soal Perempuan, Damar Hadirkan Kontestan Pilgub Lampung


Komentar

Komentar

Check Also

Bentuk Relawan Siger Ber1, Bravo 5 Lampung: Jangan Buat Masyarakat Pesimis

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Organ relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’aruf Amin se-Lampung membentuk sekretariat bersama dengan …