Mengadu ke Fraksi Demokrat, Nelayan Lampung Timur Keluhkan Penangkapan


NELAYAN Lamtim merngadu ke FPD DPRD Lampung, Kamis, 22/3/2018 | imelda astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sekitar 20 orang perwakilan nelayan, pengusaha ikan, dan kapal nelayan di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) mendatangi Fraksi Demokrat DPRD Lampung, Kamis siang, 22/3/2018. Mereka mengeluhkan aksi penangkapan dan perlakuan tak adil terkait penggunaan alat tangkap ikan.

Mereka datang didampingi Ketua pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung Marzuki. Menurut Marzuki, nelayan Lamtim banyak yang ditangkap aparat dari Pulau Jawa karena menggunakan alat tangkap ikan konvensional yang tidak diperbolehkan.

Di lain pihak, ada kapal nelayan dari Jawa yang melaut di perairan Lamtim dengan kapasitas lebih 20 GT dan peralatan menangkap ikan yang sama, namun tidak ditangkap.

Marzuki meneruskan, pada dasarnya para nelayan menerima Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang larangan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

“Akan tetapi, ada perlakuan yang tidak sama terhadap nelayan besar. Itu makanya mereka mengadu ke DPRD melalui Fraksi Demokrat ini,” kata Marzuki kepada awak media, Kamis siang.

Ketua HNSI Lamtim Bayu menambahkan, perlakuan tidak adil dimaksud adalah mengenai penangkapan nelayan dari Lamtim oleh aparat Pulau Jawa karena menggunakan alat cantrang. Sebaliknya, ada nelayan asal Jawa dengan peralatan tangkap yang sama melaut di Lamtim namun tidak ditangkap.

Meskipun penangkapan bukan dilakukan oleh aparat kepolisian di Lampung, namun hal ini sangat disayangkan oleh nelayan Lamtim.

“Nelayan Banten masih operasi di laut Lamtim dengan peralatan tangkap yang sama, tapi nelayan Lamtim dikejar sampai ke pinggir. Ini menimbulkan kecemburuan nelayan Lamtim terhadap nelayan Pulau Jawa,” katanya.

Bayu berharap ada jaminan atau perlindungan hukum kepada nelayan Lamtim. Pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengadvokasi para nelayan yang telah ditangkap.

“Sepanjang belum ada rekomendasi dampingan Pemprov Lampung, maka tidak bisa dilepas nelayan yang telah ditangkap itu. Kami siap taat aturan, perkara kami salah dan melanggar, kami siap dibina,” katanya.

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Inacraft, Dekranasda Lampung Selatan Pamerkan Produk Kreatif Pengrajin Lokal

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lampung Selatan menampilkan berbagai produk unggulan …