Mahkamah Agung Batalkan Biaya Administrasi Pengesahan STNK


Pengurusan STNK | ilustrasi/ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Mahkamah Agung (MA) membatalkan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diatur dalam lampiran Nomor E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku di Kepolisian Negara. Gugatan uji materi diajukan Noval Ibrohim Salim, warga Pamekasan, Jawa Timur.

Dikutip dari Kompas pada Jumat, 23/2/2018, dalam pertimbangan putusan, MA menyatakan bahwa pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Merujuk Pasal 73 ayat (5) UU 30/2014, pengesahan atau fotokopi yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya alias gratis.

Selain pertimbangan tersebut, MA berpendapat bahwa pengenaan tarif atas pengesahan STNK juga berpotensi menimbulkan pungutan ganda kepada masyarakat. Pasalnya, saat membayar pajak, masyarakat sudah dipungut PNBP.

Secara terpisah, Royke Lumowa, Kepala Korps Lalu Lintas Polri mengatakan, putusan MA tersebut tidak akan memberikan masalah kepada kepolisian. “Tapi, untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke Kementerian Keuangan sebagai pihak yang paling kompeten menjawab,” ujarnya, seperti dilansir Kontan.co.id.(*)

Baca juga Tarif STNK Naik Drastis, Pengusaha Mobil Lampung: Pembayaran Pajak Bakal Tertunda


Komentar

Komentar

Check Also

Sidang Korupsi PU-PR Lamsel: Dipeluk Barita Uli Siregar, Agus BN Spontan Terisak

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang menggelar sidang perdana terhadap Agus Bhakti Nugroho (BN), …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *