Pakai Kode Cheese, Ini Konstruksi Perkara Suap yang Libatkan Cagub Lampung Mustafa


WAKIL Ketua KPK Laode Syarif | winnetnews.com

JAKARTA, duajurai.co – Kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) nonaktif Mustafa dan jajarannya serta anggota DPRD Lamteng menggegerkan Provinsi Lampung. Sebabnya, bukan cuma bupati, Mustafa juga merupakan Ketua Partai NasDem Lampung dan calon Gubernur Lampung yang akan mengikuti Pilgub 2018.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif menerangkan, konstruksi perkara tersebut merupakan pemberian uang kepada sejumlah anggota DPRD Lamteng terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah terhadap PT SMI sebesar Rp300 miliar.

“Pinjaman tersebut direncanakan untuk digunakan bagi pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh dinas PU PR di Kabupaten Lampung Tengah,” kata Laode dalam konferensi pers di kantor KPK, Kamis malam, 15/2/2018.

Untuk mengajukan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui dan ditandatangani DPRD Kabupaten Lamteng sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI.

“Untuk (DPRD) memberikan persetujuan atau tandatangan surat pernyataan tersebut, diduga terdapat permintaan dana sebesar satu miliar,” kata Laode.

“Diduga atas arahan bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta. Sedangkan yang Rp100 juta lainnya untuk menggenapkan menjadi satu miliar berasal dari dana taktis Pemkab Lamteng,” sambung Laode.

Baca juga

Ia menjelaskan, dalam komunikasi antara pihak Pemkab dan DPRD Lamteng, muncul kode cheese atau keju. Ini  merupakan kata sandi untuk sejumlah uang yang dipersyaratkan oleh pihak DPRD untuk menandatangani surat pernyataan peminjaman.

Menurut Laode, setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam, pada Kamis sore KPK melakukan gelar perkara. Dari sana disimpulkan adanya tindak pidana korupsi, memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lamteng terkait pinjaman daerah untuk APBD Lamteng tahun 2018.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang tersanga yakni TR, Kepala Dinas Bina Marga Lamteng selaku pemberi. Sementara yang diduga sebagai penerima yakni JNS wakil ketua DPRD Lamteng, dan RUS anggota DPRD Lamteng,” bebernya.

Kepada tersangka TR, selaku pihak yang diduga pemberi, KPK menjeratnya dengan Pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, atau Pasal A 13 Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima yakni JNS dan RUS disangkakan Pasal 12 huruf A atau huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” paparnya.(*)

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Pengendara Minta Perbaiki Jalan Airan Raya Lampung Selatan

JATIAGUNG, duajurai.co – Pengendara meminta pihak berwenang segera memperbaiki Jalan Airan Raya, Kelurahan Way Huwi, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *