Pilkada Lampung 2018, 4 Daerah Ini Resmi Dipimpin Plt


Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyerahkan SK pelaksana tugas empat kepala daerah, Senin, 12/2/2018 | humas pemprov lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo pada Senin, 12/2/2018, menyerahkan empat surat keputusan (SK) pelaksana tugas (plt) wali kota dan bupati empat daerah di Bumi Ruwa Jurai. Adanya pelaksana tugas ini menyusul pencalonan empat kepala daerah dalam ajang Pilkada Lampung 2018.

Keempat daerah tersebut ialah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Utara. Keempat plt bupat dan wali kota yang menerima SK merupakan wakil wali kota dan wakil bupati di daerah masing-masing.

Untuk Kota Bandar Lampung SK pelaksana tugas diserahkan Gubernur Ridho kepada Wakil Wali Kota Yusuf Kohar. Yusuf menjadi plt karena Wali Kota Herman HN menjadi calon gubernur pada pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub) Lampung 2018. Di Lampung Tengah, plt bupati dijabat Wakil Bupati Loekman Djojosoemarto sebagai konsekuensi pencalonan Bupati Mustafa sebagai gubernur.

Di Lampung Timur, Wakil Bupati Zaiful Bokhari menjabat plt bupati karena Bupati Chusnunia menjadi calon wakil gubernur. Sementara di Lampung Utara, plt bupati dipegang Wakil Bupati Sri Widodo menyusul Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mencalonkan diri dalam Pilkada Lampung Utara 2018.

Gubernur menjelaskan, SK plt kepala daerah tersebut berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf c sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Isinya menyatakan, bahwa apabila kepala daerah berhalangan, maka wakil kepala daerah melakukan tugas dan wewenang kepala daerah.

“Wakil kepala daerah menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas sebagai plt, karena para wakil tentu selalu ikut dalam memimpin daerah dan sangat memahami situais dan yang terjadi di daerahnya.  Para wakil juga tidak butuh waktu untuk beradaptasi sebagai pemimpin di daerah tersebut,” kata Ridho Ficardo saat acara penyerahan SK para plt di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

Ridho menerangkan, selama menjabat plt kepala saerah, tanda jabatan yang digunakan masih wakil kepala daerah. Selanjutnya, nomenklatur penulisan dalam dokumen administrasi yang akan ditandatangani adalah kewenangan plt. kepala daerah.

“Untuk hak keuangan tetap sebagai wakil kepala daerah. Sedangkan hak protokolernya adalah protokoler kepala daerah,” bebernya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Kelola Perairan, Pemprov Lampung Terbitkan Pergub Zonasi Wilayah Pesisir

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *