OPINI DEDY MAWARDI: Penghina Jokowi yang Sebenarnya Takut


 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) | duajurai.co

Dedy Mawardi, Ketua DPN Seknas Jokowi

RENCANA pemerintah memasukkan kembali pasal penginaan dalam Rancangan KUHP disertai dengan “delik umum” langsung menuai kontroversi. Banyak kalangan, politikus, dan aktivis HAM menolak pasal penghinaan itu. Setidaknya, ada dua alasan mereka menolak. Pertama, karena sejarah kelam pasal karet ini sejak zaman penjajah Belanda hingga rezim Orde Baru. Kedua, pasal tersebut bisa jadi senjata penguasa untuk membungkam sikap kritis masyarakat.

Kekhawatiran itu bisa dimaklumi jika dikaitkan dengan pelaksanaan dan penghormatan terhadap HAM). Namun, jadi tidak rasional jika kembalinya pasal penghinaan itu diolah oleh para pembenci (haters). Menurut mereka, kembalinya pasal penghinaan itu karena perintah Presiden Jokowi dan dikesankan seolah-olah Kepala Negara takut dikritik dan antikritik.

Padahal, sejatinya tidak seperti itu. Bahkan, saya menangkap kesan, para pembenci dan politikus anti Jokowi yang ketakutan jika pasal penghinaan diberlakukan dalam KUHP yang baru. Mereka takut tidak bisa lagi “dengan bebas” menghina, mem-bully, mencaci maki dengan oral maupun gambar Presiden Jokowi dan keluarganya, sebagaimana yang dilakukan selama ini.

Apakah dengan cara menghina dan mengkritik yang sudah “di luar batas” etika dan kesopanan itu membuat Presiden Jokowi marah? Faktanya kan tidak. Presiden Jokowi menjawab semua hinaan dan kritik itu dengan jiwa kenegarawan. Dijawab dengan santun, dengan senyum, bahkan terkesan cuek. Malah hinaan itu dijadikan bahan guyonan. Walaupun sudah dihina dan dikritik, namun tidak ada perintah Presiden Jokowi untuk menangkap dan mengirim para pengkritik dan para pembencinya itu ke LP Nusakambangan, seperti zaman orde baru.

Menurut saya, kembalinya pasal penghinaan dalam Rancangan KUHP berdasar kenyataan tiga tahun terakhir. Penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan pejabat publik lainnya sudah di luar batas etika, kesopanan, dan kewajaran. Bahkan, penghinaan itu cenderung mengarah kepada perpecahan bangsa dan negara. Tidak ada yang keliru jika negara atau pemerintah membatasi penggunaan hak kebebasan demi keteraturan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah hanya ingin melindungi lambang dan simbol negara RI dari kebebasan berpendapat yang membabi buta.

Penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran cukup diselesaikan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Presiden Jokowi tak punya waktu meladeni para pengkritik dan haters. Seorang pemimpin tidak dilihat dari kata-katanya, tapi hasil kerjanya.(*)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top