Bawaslu: 7 Provinsi Rawan Politik Uang, Lampung Salah Satunya


KETUA Bawaslu RI Abhan | ist

JAKARTA, duajurai.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memasukkan Provinsi Lampung sebagai provinsi dengan indeks kerawanan politik uang yang tinggi. Pada 27 Juni 2018, di Lampung akan serentak digelar pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub), serta pemilihan bupati-wakil bupati (pilbup) Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara.

Bersama Lampung, ada enam provinsi lain dengan penilaian indeks kerawanan politik uang yang tinggi. Keenamnya ialah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Hal ini diungkap Ketua Bawaslu RI Abhan dalam acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu, 10/2/2018. Menurutnya, pemetaan provinsi-provinsi yang rawan politik uang tersebut didasari temuan dan laporan yang diterima Bawaslu pada momen-momen pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden-wakil presiden (pilpres) sebelumnya.

“Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014. (Pembagian) sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang,” jelas Abhan dilansir detik.com.

“Hasil indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu, menunjukkan pelaporan atau peristiwa praktik politik uang di daerah, rawan di tujuh provinsi yang melaksanakan pilkada tahun ini. Ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan,” bebernya.

Abhan juga mengungkapkan ada delapan provinsi yang praktik politik uangnya menggunakan modus pembangunan sarana publik. Pada kategori ini, Lampung tidak termasuk. Kedelapan daerah dimaksud ialah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Abhan menegaskan, politik uang merupakan musuh bersama karena akan berdampak lahirnya pemerintahan yang koruptif. “Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” tegasnya.(*)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top