OPINI IB Ilham Malik: Masalah dan Tawaran Solusi Angkutan online


Driver GrabBike di Bandar Lampung. | duajurai.co

IB Ilham Malik, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Lampung.

SAYA melihat kasus taksi online di Indonesia itu terletak pada PM 108 Tahun 2017 dalam Pasal 7 Ayat (1) b tentang tulisan/tanda taksi pada kendaraan, (1) c tentang pelat yang harus berwarna kuning, (1) e tentang logo di pintu kendaraan, (1) k tentang nomor [urut] kendaraan yang harus tertera pada kendaraan, dan (1) l tentang pencantuman nomor telepon pengaduan pada bodi kendaraan.

Sementara, kendaraan tersebut adalah kendaraan pribadi, bukan milik perusahaan online. Pemilik kendaraan pribadi itu tentu saja menjadi merasa keberatan. Sebab, bukankah enak kalau bisa dapat uang tanpa merusak reputasi? Karena siapapun dan dengan status apapun bisa menjadi penyedia jasa angkutan online tanpa perlu mengganti reputasi dan profesi.

Lihat saja, para pelaku jasa online itu kebanyakan yang terdidik dan cukup berada, bahkan sudah bekerja. Karena, buktinya, mereka bisa mobil sendiri dengan harga puluhan hingga ratusan juta. Kendaraan yang mereka beli adalah mobil keluarga, bukan mikrolet atau pick up. Tapi, kendaraan keluarga yang kemudian mereka fungsikan sebagai taksi online sebagai sumber rejeki baru (atau rejeki tambahan) bagi pemiliknya.

Sejak awal mereka mau bekerja sama dengan perusahaan angkutan online. Sebab, mereka hanya perlu handphone yang bisa mengakses internet. Tanpa perlu “meng apa-apa in” mobilnya. Sehingga, hadirlah berbagai jenis kendaraan sebagai penyedia angkutan online. Mulai dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar. Dari yang berharga puluhan juta hingga ratusan juta. Kendaraan seharga ratusan juta ini dahulunya dibeli bukan karena akan dijadikan angkutan online. Bukan. Tapi, mereka ini sedang menjajal menjadi penyedia jasa angkutan hanya untuk dapat uang tambahan. Dan ingin tahu apakah bisa mendapatkan penghasilan besar? Ternyata jawabnya bisa. Karena itulah makin banyak masyarakat pribadi hendak masuk menjadi mitra perusahaan angkutan online.

Kembali ke PM 108/2017 pada pasal dan ayat tadi. Hampir bisa dikatakan bahwa semua yang diatur pemerintah melalui pasal itu sesungguhnya bukan hal penting bagi pengguna jasa angkutan online. Bagi pengguna, tulisan taksi, pelat kuning, logo di pintu, nomor kendaraan dan nomor telepon pengaduan, tidaklah penting. Hal-hal yang bisa mengkhawatirkan pengguna bisa terpantau melalui aplikasi. Database pemilik kendaraan terpantau jelas dan kemana pun penyedia jasa berada, bisa terpantau. Tidak akan kemana-mana pelaku angkutan online ini.

Sudah jelas, aturan yang rentan ditolak pelaku jasa angkutan online ini sesungguhnya aturan yang menguntungkan pemerintah. Tulisan taksi, pelat kuning (nantinya akan ada KEUR/KIR), logo, nomor urut akan berimbas pada izin operasi dan sebagainya.

Karena itu, pasal dan ayat yang saya sebutkan diatas sebaiknya dihapuskan selama kita memang ingin menjadikan angkutan online sebagai alternatif angkutan umum di kota-kota besar Indonesia. Apalagi, saat ini, pemerintah sama sekali belum bisa menyediakan angkutan umum yang aandal sebagaimana yang tertuang dalam aturan pemerintah sendiri. Kalau mau dicoba, Damri bisa didorong menyediakan angkuta online dan lihat nantinya apakah aturan pemerintah itu layak dan menyenangkan? Pasti tidak. Nanti, bakalan banyak subsidi ini dan itu.

Hal berbeda dengan angkutan online. Sebab, penyedia jasa tidak peru menghitung modal membeli mobil. Mereka mengisi waktu dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menambah pemasukan saja. Ini mirip-mirip dengan konsep “nebeng.com“. Bedanya, ini berbayar dan penyedia “nebeng” bisa berasal dari kantor apapun dan dimana pun.

19 aturan yang menjadi pertimbangan Kemenhub untuk mengeluarkan PM 108/2017 itu adalah aturan yang harus bisa diadaptasikan dengan tantangan pada era teknologi, seperti sekarang ini. Jangan sampai, kebijakan yang sudah tidak relevan tetap menjadi dasar penerapan kebijakan pada era saat ini. Bagaimana nanti kendaaan autonomous bisa beroperasi di Indonesia kalau semua kebijakan yang terkait dengannya saling menghalangi satu sama lain?

Jadi saran saya, PM 108/2017 perlu direvisi pada Pasal 7, Ayat (1) b, c, e, k, dan l. Hapus dan adaptasi ulang aturan soal ini. Lebih baik, buat kerja sama dengan perusahaan online (Go-Jek dan Grab) untuk mencegah terjadinya hal-hal yang ditakutkan dan merugikan konsumen. Meskipun saya yakin, perusahaan online itu sudah maju lebih dahulu dalam hal menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen. Mekanisme kontrol dilakukan dengan proporsional. Pihak pemerintah jangan sampai hanya berorientasi pada perizinan, pajak, dan retribusi penyedia angkutan umum.

Selama pemerintah belum mampu menyediakan angkutan umum sesuai dengan standar yang pemerintah buat sendiri, maka seharusnya pemerintah harus berhati-hati dalam menerbitkan peraturan baru.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI SYAFARUDIN: Korupsi di Lampung, Diberantas, Dibutuhkan dan Dipelihara?

SYAFARUDIN | Pengajar dan Peneliti Laboratorium Polotda FISIP Universitas Lampung KORUPSI kok kian merajalela? Demikian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *