4 Kada Ikuti Pilgub Lampung, ASN Jangan Tergiur Janji Naik Jabatan


EMPAT bakal calon Gubernur Lampung, (dari kiri) M Ridho Ficardo, Herman Hasanusi, Mustafa, dan Arinal Djunaidi. Ridho, Herman dan Mustafa masih menjabat kepala daerah. Sementara Arinal, meski bukan kepala daerah, pasangannya Chusnunia juga masih menjabat kepala daerah | ist

JAKARTA, duajurai.co – Hajat akbar Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung akan dihelat pada 27 Juni 2018. Pada tanggal yang sama, total 171 pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar di berbagai wilayah Tanah Air. Khusus Lampung, selain pilgub, pilkada juga akan dihelat di dua kabupaten, yakni Lampung Utara dan Tanggamus.

Empat pasangan calon memastikan mendaftar sebagai peserta pilgub. Mereka ialah pasangan Mustafa-Ahmad Jajuli, Herman HN-Sutono, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, dan M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri.

Dari kedelapan sosok, empat di antaranya merupakan kepala daerah yakni M Ridho Ficardo (Gubernur Lampung), Herman HN (Wali Kota Bandar Lampung), Mustafa (Bupati Lampung Tengah), dan Chusnunia (Bupati Lampung Tengah). Seorang calon lainnya, Bachtiar Basri, kini juga masih menjabat Wakil Gubernur Lampung.

Ada kekhawatiran aparat pemerintah daerah atau aparatur sipil negara (ASN) bersikap tidak netral. Mereka berpotensi untuk mendukung, bahkan melakukan upaya/tindakan guna memenangkan kepala daerah yang menjadi pemimpinnya di pemerintahan.

Terkait itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengimbau para pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN tidak terlibat atau bersikap tidak netral dalam pilkada. Sebagai abdi negara, ASN harus tetap netral dan bersikap profesional dalam pilkada serentak tahun 2018 ini.

“Abdi negara jangan tergoda dengan janji dari paslon (pasangan calon). Misalnya janji kenaikan jabatan, dengan catatan mau menjadi tim sukses paslon kepala daerah. Tugas kita kerja, kerja, dan kerja melayani masyarakat dengan baik,” ujar Asman Abnur di Jakarta, akhir pekan lalu, seperti dilansir laman www.menpan.go.id.

Diingatkannya, dalam melaksanakan tugas, ASN jangan terpengaruh dengan suasana politik yang terjadi. Pesta demokrasi memang harus sukses dan diharapkan bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang mampu mendatangkan kemakmuran bagi rakyat di daerah.

Di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh kendor atau terganggu oleh ingar-bingar urusan politik. ASN terutama di daerah harus tetap fokus dengan pekerjaan masing masing sesuai tugas dan fungsinya. Jangan tergiur ajakan untuk menjadi tim sukses pasangan calon kepala daerah.

Ia menekankan, ASN jangan tergoda oleh ajakan pasangan calon yang meminta menjadi tim sukses dengan imbalan kenaikan jabatan atau lainnya. “Kalau ada pasangan calon kepala daerah yang menjanjikan akan memberikan jabatan, jangan pedulikan. ASN harus tetap netral serta tidak tergiur dengan janji tersebut,” tegasnya.

Asman menjelaskan, saat ini pengisian jabatan, khususnya jabatan pimpinan tinggi (JPT) tidak ditentukan oleh seberapa dekat seorang ASN dengan kepala daerah. Pengisian JPT dilakukan dengan open recruitment atau open bidding. Dengan cara itu, tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin seorang ASN dapat menempati posisi pejabat pimpinan tinggi.

Selain itu, promosi jabatan harus mengikuti peraturan yang berlaku serta melalui tahapan yang jelas dan terukur. “Kalau ingin naik jabatan, jangan dengan cara-cara yang tidak normal,” tandasnya.

Demi menjaga netralitas ASN, Menteri PANRB telah menerbitkan surat tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Di antara isinya menjelaskan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Bagi PNS yang melanggar, sanksi sudah menanti. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, sanksinya mulai hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji dan pangkat, hingga hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.(*)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top