Kepatuhan Layanan Publik Rendah, Pemkab Lampung Timur Disambangi Ombudsman


SEKRETARIS Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera (kiri) menerima hasil penilaian soal kepatuhan layanan publik dari Ombdsman RI yang diserahkan Kepala Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf, Selasa, 9/1/2018 | ist

SUKADANA, duajurai.co – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menyambangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur, Selasa, 9/1/2018. Hal itu guna menyampaikan hasil penilaian kepatuhan terhadap komponen standar pelayanan pemerintahan yang dipimpin Bupati Chusnunia tersebut.

Sebelumnya, jajaran Pemkab Lampung Timur tidak hadir dalam acara penyerahan penilaian kepatuhan terhadap komponen pelayanan publik di Jakarta, Desember 2017 lalu. Ada pun hasil penilaian Ombudsman, Pemkab Lampung Timur mendapat nilai rata-rata 41,63 terhadap penerapan standar pelayanan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik bidang administratif. Nilai tersebut masuk dalam kategori rendah atau zona merah.

Hasil penilaian diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf kepada Sekretaris Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera di aula kantor Wakil Bupati. Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah asisten dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Lampung Timur.

Nur Rakhman mengatakan, penilaian tersebut dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ada sembilan OPD di Lingkungan Pemkab Lampung Timur yang dinilai terkait komponen standar pelayanan.

“Penilaian dilakukan pada pertengahan 2017,” katanya seperti tertuang dalam rilis yang soterima duajurai.co.

Menurut Nur, penilaian tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi Pemkab Lampung Timur untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.”Karena ini pertama kalinya dinilai oleh Ombudsman, kami masih memaklumi. Namun demikian kami harap ada komitmen dari kepala daerah untuk melakukan perbaikan ke depannya,” imbaunya.

Nur Rakhman melanjutkan, penilaian akan tetap dilakukan pada tahun mendatang sampai terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan standar/ketentuan.

“Kami akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kami juga terbuka apabila pemerintah daerah meminta masukan terkait pemenuhan standar pelayanan publik yang baik itu seperti apa,” pungkasnya.

Dalam tanggapannya, Sekretaris Kabupaten Syahrudin Putera mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk segera melakukan evaluasi terkait hasil penilaian Ombudsman. “Kami optimis pada tahun 2018, Kabupaten Lampung Timur bisa mendapatkan zona hijau,” katanya.(*)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top