OPINI ANDI SURYA: Isu Politik Transaksional Pemegang HGU Rendahkan Piil Pesenggiri


 

Anggota DPD Andi Surya | Imelda Astari/duajurai.co

Dr Andi Surya | Anggota DPD RI asal Lampung

SALAH satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Lampung saat ini adalah ketidakadilan dalam pertanahan. Di berbagai wilayah di Lampung, masyarakat dihadapi persoalan konflik pertanahan, yang secara kasat mata terlihat beberapa persoalan hak guna usaha (HGU) dan hak pengelolaan (HPL) yang melanggar hak-hak dasar warga dalam mendapatkan ruang hidup.

Persoalan pertanahan di Lampung salah satunya diperparah oleh ketidakpedulian pemimpin daerah menanggapi dan mencari solusi. Contoh, HGU yang dimiliki SGC di Tulangbawang diduga menyerobot lahan hak ulayat dan hak milik warga serta kewajiban perpajakan. Kasus HPL Way Dadi, kasus tuntutan warga atas lahan di Gunung Balak Lampung Timur, dan kasus lahan warga pinggir rel kereta api (KA) yang berhadapan dengan PT KAI. Ini sama sekali belum mendapat prioritas penyelesaian oleh pemimpin di daerah.

Dalam konteks Pilgub Lampung kali ini, saya juga belum mendengar komitmen para bakal calon gubernur yang berani secara terbuka mempersoalkan isu-isu HGU yang bermasalah, termasuk HGU yang dimiliki oleh SGC. Padahal, isu HGU dan HPL sangat menganggu ketenteraman warga. Sebab, hak-hak mereka sebagai warga negara menjadi terganggu, sesuai amant UUD 1945 untuk memiliki lahan, baik untuk perumahan maupun untuk mencari nafkah.

Kenapa HGU SGC? Karena yang mencuat dalam bisik-bisik masyarakat diduga perusahaan SGC ini bermain secara masif membiayai proses pemilihan kepala daerah di Lampung. Jika benar, maka fakta ini merupakan upaya pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi warga Lampung. Sekaligus sesungguhnya sangat merendahkan norma kearifan lokal kolektif orang Lampung, yaitu piil pesenggiri.

Harga diri warga Lampung seolah-olah menjadi tidak terhormat. Kemudian, terkesan direndahkan norma moral Piil Pesenggiri-nya oleh dugaan perbuatan politik transaksional pilkada, yang sumber dananya diduga berasal dari pihak ketiga pemegang HGU yang tidak sah.

Karena itu, Bawaslu, KPU, dan penegak hukum perlu melakukan penelisikan terhadap dugaan manipulasi demokrasi. Manipulasi dimaksud, yakni memengaruhi proses demokrasi pilkada melalui politik transaksional masif yang didanai pihak ketiga berhadapan dengan instrumen aturan pemilu maupun hukum yang dimiliki. Apalagi, isu ini merendahkan harkat dan martabat budaya Lampung, yaitu norma-norma yang terdapat dalam konsep ‘Piil Pesenggiri’.

Jika terbukti, rakyat bisa menggugat keberadaan perusahaan tersebut, baik secara politis maupun hukum. Kemudian, mempersoalkan dan mendesak ihwal keberadaan keputusan HGU dimaksud kepada Pemerintah Pusat. HGU tersebut dapat saja dicabut dan ditutup.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI AHMAD SALEH DAVID FARANTO: Jembatan Timbang, Seberapa Gereget Tak Ada Pungli? (2-habis)

SELAMA kurun waktu beroperasinya jembatan timbang pada 2015, Ombudsman juga mencatat bahwa Dishub Lampung telah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *