LBH Bandar Lampung Uji Publik Pergub Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin


DIREKTUR LBH Bandar Lampung Alian Setiadi menyampaikan sambutan pada uji publik Pergub Lampung tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin siang, 18/12/2017. Pada kegiatan tersebut, Alian mengharapkan saran dan masukan untuk pergub bantuan hukum. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menggelar Uji Publik “Konsultasi dan Uji Publik Draft Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksana dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”. Acara berlangsung di Meeting Room Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin siang, 18/12/2017.

Dalam sambutannya, Direktur LBH Bandar Lampung Alian Setiadi mengatakan, pihaknya mengapresiasi Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Perda Nomor 3 Tahun 2015 tersebut setelah dilakukan evaluasi akhirnya ketok palu dan disahkan pada sidang paripurna, beberapa waktu lalu. Perjuangan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Lampung yang tidak dipenuhi akhirnya menemukan titik terang. “Kami melihat bagaimana masyarakat yang termajinalkan ketika berhadapan dengan hukum, tak ada pengacaranya,” kata dia.

Menurutnya, saat ini, bukan hanya bicara pendidikan dan kesehatan gratis. Tetapi, komitmen negara memberikan bantuan hukum juga patut diapresiasi. “Kami sudah mencoba mengonsep draf perda itu. Nah, hari ini, kami coba uji publik. Masukan dan saran akan kami tampung, dan disampaikan kepada gubernur dan DPRD Lampung. Harapannya, pergub segera dibuat, sehingga bisa kami aplikasikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Alian berharap, Pergub Lampung mengenai Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dapat menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, LBH akan fokus terhadap pemerataan bantuan hukum di kabupaten/kota se-Lampung. “Dalam rangka uji publik ini, kami menerima kritik dan saran. Kami minta nanti kita bersama-sama. Ini harus dikawal,” kata dia.

Pantauan duajurai.co, kegiatan uji publik tersebut tampak dihadiri sejumlah pihak. Mereka di antaranya anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin, dan Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar. Terlihat pula beberapa advokat, dan perwakilan masyarakat.(*)

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Sidang Korupsi PU-PR Lamsel: Dipeluk Barita Uli Siregar, Agus BN Spontan Terisak

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang menggelar sidang perdana terhadap Agus Bhakti Nugroho (BN), …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *