Ombudsman: 4 Pemkab di Lampung Masuk Zona Merah Soal Pelayanan Publik


KEPALA Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman Republik Indonesia (RI) menetapkan empat pemerintah kabupaten (pemkab) di Provinsi Lampung masuk dalam zona merah. Ini merupakan predikat kepatuhan yang rendah terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan publik.

Penetapan predikat tersebut dilakukan setelah Ombudsman melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terhadap lima pemkab di Lampung dari total 107 pemkab di seluruh Indonesia pada kurun Mei hingga Juli 2017.

Dalam rilis yang diterima duajurai.co, Kamis, 14/12/2017, disebutkan keempat daerah yang masuk dalam zona merah tersebut ialah Kabupaten Lampung Timur dengan nilai 41,63, Lampung Tengah (28,08), Pesawaran (21,97), dan Pringsewu (13,07). Sementara Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam zona kuning dengan nilai (59,58).

“Penilaian tersebut dilakukan terhadap produk pelayanan administratif di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing pemkab,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf.

Menurut Nur Rakhman, masih banyak pemkab dalam penyelenggara pelayanan yang belum memenuhi unsur-unsur utama dalam standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Komponen standar pelayanan itu sekurang-kurangnya meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, termasuk sarana pengaduan. Keberadaan Item-item tersebut lah yang dinilai oleh Ombudsman,” terangnya.

Nur Rakhman mengingatkan seluruh kepala daerah di Lampung, baik yang daerahnyha sudah pernah dinilai maupun belum oleh Ombudsman, supaya hal tersebut menjadi perhatian serius. Ini mengingat pelayanan publik merupakan hak dasar bagi masyarakat sehingga merasakan kehadiran pemerintah.

“Khususnya Kabupaten Lampung Selatan yang sudah tiga kali dilakukan penilaian namun belum bisa masuk ke zona hijau,” tegasnya.

Tujuan penilaian ini adalah sebagai salah satu upaya pencegahan maladministrasi. Ombudsman, kata Nur Rakhman,  akan terus melakukan monitoring terhadap Pemkab Lampung Timur, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Pesawaran, Pemkab Pringsewu, dan Pemkab Lampung Selatan.

“Harapannya supaya pemkab-pemkab tersebut bisa masuk zona hijau dengan memenuhi komponen standar pelayanan publik sebagai langkah awal meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Arinal Matangkan Persiapan Penerbangan Perdana Lampung-Jeddah 30 Oktober  

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terus mematangkan persiapan penerbangan internasional perdana untuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *