Jelang Pilkada 2018, Lampung Deklarasikan Komitmen Keterbukaan Informasi


KI Lampung bersama sejumlah lembaga/instansi terkait, mendeklarasikan Komitmen Keterbukaan Informasi Menjelang Pilkada Serentak 2018. Deklarasi dilaksanakan di Hotel Sheraton Bandar Lampung, kemarin. | Humas Pemprov

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komitmen Keterbukaan Informasi Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 resmi dideklarasikan di Hotel Sheraton Bandar Lampung, kemarin. Deklarasi ditandatangani oleh Badan Pengawas Pemilihihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Informasi (KI), Kepolisian Daerah, dan Kejaksaan Tinggi Lampung.

Berdasar surat elektronik yang diterima duajurai.co, Kamis, 14/12/2017, penandatanganan disaksikan oleh Wakil Gubernur Bachtiar Basri, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf, dan Ketua DPC Peradi Lampung M Ridho. Acara tersebut merupakan inisiasi KI Provinsi Lampung sebagai langkah awal pelaksanaan Pilkada yang lebih transparan dan setara.

Ketua KI Lampung Dery Hendryan mengatakan bahwa naskah deklarasi memuat tiga poin. Pertama, agar seluruh pihak menaati ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kemudian mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan Pilkada, dan menjamin hak publik atas informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam Pilkada terpenuhi.

Menurut Dery Hendryan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali di Lampung. “Kegiatan ini merupakan yang pertama di Lampung, bahkan di Indonesia. Kami berharap hal ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah-darah lain di seluruh Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Wagub Bachtiar Basri menyampaikan apresiasinya atas dilaksanakannya kegiatan tersebut. Menurutnya, para calon yang akan maju pada Pilkada dan Pilgub 2018 harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab, Pilkada tidak untuk memecah belah, tetapi untuk membangun komitmen pembangunan Lampung ke depan.

“Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar seremonial dan formalitas. Namun bisa menjadi komitmen dan langkah nyata semua pihak terkait, untuk penyelenggaraan Pilkada yang sesuai ketentuan hukum dan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik, dalam setiap tahapannya,” kata Bachtiar.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Fraksi PKS Lampung Siapkan Program Pendidikan Demokrasi

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Masyarakat masih kurang memahami tupoksi (tugas pokok dan fungsi) anggota DPRD. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *