Tarik Lima Raperda, Pemprov Lampung: Modal BUMD Diharapkan Tidak Hanya dari Pemda


DPRD dan Pemprov Lampung menyetujui 10 Raperda dalam Rapat Paripurna di ruang sidang DPRD setempat, kemarin. Selain itu, keduanya juga sepakat menarik lima usulan Raperda. | Humas Pemprov

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyepakati 10 Raperda pada sidang paripurna di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, kemarin. Pada kesempatan tersebut, kedua pihak juga menandatangani penarikan terhadap lima Raperda.

Kelima Raperda tersebut terkait permodalan, saham, dan perubahan Perda sebelumnya. Raperda yang ditolak yakni penambahan penyertaan modal dan penguaran modal saham Pemprov Lampung kepada BUMD PT Lampung Jasa Utama dan penarikan penyertaan modal saham Pemda pada PT Kawasan Industri Lampung.

Selanjutnya Penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Lampung, perubahan Perda Provinsi Lampung No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, dan penegasan batas daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono mengatakan, BUMD diharapkan bekerja sama dengan institusi-institusi dan korporasi untuk mengembangkan usahanya. “Pemodalan BUMD tentu saja kita harapkan tidak harus dari pemerintah daerah. Jadi, walaupun belum diberikan permodalan pada 2018, bukan berarti BUMD jadi stagnan. Tetap harus memberikan peranan bersama korporasi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada,” kata Sutono.(*)

Baca juga Sidang Paripurna, DPRD-Pemprov Lampung Sepakati 10 Rancangan Peraturan Daerah


Komentar

Komentar

Check Also

Kenalkan KH Gholib, Kemendikbud-Dakocan Gelar Pameran di PKOR Way Halim

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Direktorat Jenderal (Ditjen) Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komunitas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *