Rakor Pengawasan Daerah, Wagub Bachtiar Basri Minta Inspektorat Punya Fungsi Preventif


WAKIL Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah di Balai Keratun, Bandar Lampung, kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Bachtiar meminta inspektorat juga bisa berperan dalam fungsi pencegahan. | Humas Pemprov

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri meminta lembaga inspektorat bisa menjalankan fungsi preventif, yakni dengan menjadi tempat konsultasi. Sehingga, peran inspektorat tidak hanya menjadi lembaga pengawasan saja dan bisa berfungsi pada pencegahan. Hal tersebut Ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Bandar Lampung, kemarin.

“Kita berharap ke depan, Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga menjadi tempat berkonsultasi. Ketika menjalankan fungsinya, inspektorat bukan hanya menemukan kesalahan, tapi juga menjadi konsultan objek pemeriksaan, agar dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi,” kata Bachtiar dalam rilis yang diterima duajurai.co, Kamis, 7/12/2017.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), menurut Bachtiar, perlu diperkuat dalam hal reposisi peran dan fungsi. Yakni dari fungsi “watch dog” dan pengawasan rutin menjadi lebih diarahkan pada pembinaan konsultasi. “Kita juga berharap agar pemerintah daerah yang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian bisa terus dipertahankan,” ujar Bachtiar.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung Sally Salamah menargetkan pencapaian kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pada 2019 menjadi level III dengan capaian 85%. “Untuk itu, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, baik dari sisi keuangan maupun kinerja,” kata dia.

Sally menambahkan, saat ini BPKP Lampung juga sedang mendorong agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bisa mendapat nilai B. “Saat ini baru Pemprov yang SAKIP B. Sementara Pemda lain masih C dan CC. Kami mendorong agar seluruh Pemda se-Lampung dapat nilai B,” tambah Sally.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Mitra Bentala-SNV-Pemkab Lampung Selatan Gelar Lokakarya Soal Percepatan ODF

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Mitra Bentala, SNV Indonesia, dan Pemkab Lampung Selatan mengadakan lokakarya bertajuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *