Dialog Kebangsaan, Repdem Lampung Hasilkan Kesepakatan Cara Hadapi Isu SARA


KETUA DPD PDIP Lampung Sudin menghadiri dialog kebangsaan “Relasi Agama, Negara dan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Kegiatan itu digelar Repdem Lampung di Hotel Marcopolo, Bandar Lampung, Senin, 4/12/2017. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Repdem Lampung menggelar dialog kebangsaan dengan tema “Relasi Agama, Negara dan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Acara berlangsung di Meeting Room Hotel Marcopolo, Bandar Lampung, Senin, 4/12/2017.

Dialog yang dimoderatori Pemimpin Redaksi duajurai.co Juwendra Asdiansyah itu dihadiri Ketua DPD PDIP Lampung Sudin beserta sekretaris DPD Mingrum Gumay. Selain itu, hadir juga ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Dedi Afrizal. Kemudian, utusan dari berbagai agama, di antaranya Katolik, Budha, Kristen, dan agama Islam diwakili GP Anshor dan Habib Baitul Muslimin yang merupakan sayap PDIP yang fokus agama. Hadir juga elemen masyarakat lainnya, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung Padli Ramdan, hadir perwakilan Paku Banten, GMKI, Persatuan Mahasiswa Kristen dan katolik, serta budayawan Udo Z Karzi.

“Dalam dialog ini memang dikonsepkan tak ada pembicara maupun peserta. Sebab, semua yang hadir bisa menjadi pembicara,” kata Ketua Pelaksana Dede Suhendri di lokasi acara, hari ini.

Dia mengatakan,  tema yang dipilih merupakan isu yang biasa dipakai oknum sebagai alat memecah belah persatuan, ataupun senjata menyerang lawan politik saat menjelang pilkada maupun pileg. “Isu ini kan isu yang meluas, tetapi tidak ada yang menyambut bagaimana ini didudukkan bersama dengan semua elemen. Sehingga, Repdem mencoba menggagas diskusi ini. Pada intinya, Repdem sebagai sayap partai wajib melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Kesimpulan akhir diskusi tersebut, lanjut Dede, yakni bagaimana cara menyikapi persoalan tersebut. Caranya, meminimalkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan tidak melakukan pertentangan. Jadi, ketika ada isu berbau SARA muncul, jangan diperdebatkan, tapi harus diredam. “Kesepakatan ini akan direkomendasikan ke Pemda setempat. Sebab, pemda juga punya peran dan fungsi menghadapi isu semacam ini,” kata dia.(*)

Baca juga Pagi Ini, Repdem Lampung Gelar Dialog Kebangsaan Soal Agama-Negara

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *