KI, KPU, Bawaslu, Polda, Kejati Lampung Dorong Keterbukaan Informasi Pilkada 2018


KETUA KI Lampung Dery Hendryan (tengah) dan Wakil Ketua As’ad Muzzammil (kanan) berbincang dengan Kajati Lampung Saprudin | ist.

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komis9 Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksan Tinggi (Kejati) Lampung bertekad mengedepankan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pilkada serentak tahun 2018. Komitmen itu terungkap dalam roadshow yang dilakukan Komisi Informasi (KI) Lampung dalam menyongsong acara Deklarasi Komitmen Keterbukaan Informasi Pilkada Serentak Tahun 2018 pada minggu kedua Desember 2017.

Selain KPU, Bawaslu dan Kejati, deklarasi akan mengikutsertakan Polda Lampung sebagai pihak yang berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi, khususnya terkait Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menjadi tumpuan penanganan dan penyelesaian pelanggaran tindak pidana pilkada.

Ketua KI Lampung Dery Hendryan mengapresiasi antusiasme para pemangku kepentingan utama keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan acara dimaksud.

“Deklarasi ini didesain untuk memastikan seluruh tahapan pilkada tidak hanya tersosialisasi dengan baik, tetapi juga terlaksana dengan transparan dan setara, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan publik untuk berpartisipasi secara aktif,” kata Dery dalam rilis yang diterima duajurai.co, Selasa, 28/11/2017.

“Jika pilkada diselenggarakan dengan spirit transparansi, maka akan meningkatkan kredibilitas penyelenggara serta meminimalisasiu potensi pelanggaran pilkada itu sendiri,” sambungnya didampingi Wakil Ketua As’ad Muzzammil.

Kajati Lampung Saprudin menyambut baik kunjungan KI Lampung dan inisiasi Deklarasi Komitmen Keterbukaan Informasi Pilkada. “Semoga kegiatan ini akan banyak membantu Kejaksaan khususnya dalam menangani pelanggaran tindak pidana pilkada melalui Sentra Gakkumdu,” tuturnya.

Pada 6 Desember mendatang, KI Lampung akan menganugerahkan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik tingkat Provinsi Lampung berupa Anugerah KI untuk lima kategori yaitu OPD Provinsi Lampung, BUMD/BUMN, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan perguruan tinggi.

“Penghargaan ini didedikasikan kepada badan publik yang telah menerapkan prinsip Keterbukaan Informasi berdasarkan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tutup Dery.(*)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top