Pemprov-DPRD Lampung Mulai Kaji Raperda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin


PEMPROV Lampung dan Komisi I DPRD Bandar Lampung mengadakan rapat paripurna untuk membahas Raperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Kamis, 23/11/2017. | Humas Pemprov

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Raperda tersebut merupakan usulan dewan yang disampaikan oleh Komisi I DPRD Provinsi Lampung pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. Raperda diusulkan untuk menggantikan Perda Provinsi Lampung no 3 tahun 2015.

Dalam surat elektronik yang diterima duajurai.co, Minggu, 26/11/2017 Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian mendalam dan melibatkan elemen organisasi masyarakat. “Termasuk LBH Provinsi Lampung untuk membahas persoalan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” kata dia.

Menurut Bachtiar, kewenangan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin meliputi litigasi dan nonlitigasi, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Bachtiar Masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai, dan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti diatur dalam UU no 16 tahun 2016 tentang badan hukum.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari mengatakan, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, memenuhi, dan menjamin hak masyarakat terhadap akses keadilan. “Kemudian kesamaan di hadapan hukum. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan oleh pemerintah daerah Lampung,” kata dia.(*)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top