OPINI Joko Purwanto: Fenomena Deparpolisasi dalam Rekrutmen Pemimpin


KOORDINATOR arus bawah PDI Perjuangan Lampung Y Joko Purwanto | ist

PARTAI politik tampaknya tidak bisa lagi diandalkan untuk mencetak calon pemimpin di republik ini. Kader-kader partai yang lama berkecimpung mengurus partainya, belum tentu bisa menjadi calon pemimpin yang diusung partai untuk level pemimpin nasional dan provinsi. Kader partai paling banyak, hanya bisa jadi calon di kabupaten dan kota saja.

Pilkada DKI Jakarta misalnya. Ahok yang non-partai, diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura. Begitu juga Anis Baswedan yang belum pernah jadi pengurus partai, diusung oleh Gerindra, PKS, PAN. Ada lagi, Pilgub Jawa Barat, Dedi Mulyadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat, terjungkal sebagai calon gubernur dari partai yang dipimpinnya. Rekomendasi partai ini justru jatuh ke kandidat non-partai, yakni Ridwan Kamil.

Sementara itu, pada Pilgub Lampung, Herman HN  justru mendapatkan surat tugas dan selangkah lagi akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Padahal, Herman sudah dipecat oleh PDI Perjuangan karena mencalonkan diri dari partai lain pada Pilgub 2014 lalu. Hal serupa juga terjadi pada Ketua DPW PAN Bachtiar Basri yang justru dilengserkan dari jabatannya di partai.

Dari sekian contoh di atas, masih maukah kita berdarah-darah mengurus partai politik? Sementara saat pencalonan presiden, gubernur, bupati, dan walikota, justru pihak yang tidak pernah terlibatlah yang dicalonkan. Pertanyaannya adalah, apakah kelompok deparpolisasi sudah menang di republik ini? Atau, memang ada yang salah dengan undang-undang pengelolaan partai politik kita.

Kemudian, saya ingin membandingkan Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri dan Bupati Trenggalek Jawa Timur Emil Dardak. Mukhlis memulai karir sebagai ketua ranting Purawiwitan, Ketua PAC Sumber Jaya, wakil ketua DPC, ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat, hingga menjadi Bupati Lampung Barat dua periode, dibandingkan dengan Emil yang mendadak menjadi kader di PDI Perjuangan pada Pilkada Bupati Trenggalek 2015. Lantas, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto selalu membanggakan Emil sebagai kader potensial dari PDI Perjuangan. Padahal, nyatanya dia belum pernah melakukan apapun untuk partai.

Sekarang, mari kita tunggu. Masih adakah partai politik di republik ini yang masih percaya dengan kader strukturalnya? Atau, saat ini partai sudah diindustrialisasi sehingga hanya dimanfaatkan sebagai mesin oleh ketua umum, ataupun pemilik modal?

Saya turut prihatin jika partai politik kemudian berlaku pragmatis. Padahal, partai politik merupakan pilar demokrasi. Sebuah renungan, semoga bermanfaat bagi para penggiat partai politik.(*)

Y Joko Purwanto | Kordinator Arus Bawah PDI Perjuangan Lampung


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI ANDI DESFIANDI: Indonesia di Tengah Pusaran Perang Ekonomi Dunia

Dr Andi Desfiandi SE MA | Ketua Yayasan Alfian Husin, Ketua Bravo 5 Lampung KENAIKAN …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *