Minimalisir Potensi Penolakan Pasien di RS, Pemprov Lampung Perlu Perkuat FKTP


Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co– Rumah Sakit (RS) tidak boleh menerima rujukan peserta BPJS dengan diagnosa yang dapat ditangani Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dr Reihana mengatakan, untuk meminimalisir potensi penolakan pasien di RS, Pemerintah daerah harus memperkuat FKTP.

“Maka kebijakannya sekarang, perkuat FKTP. Diperbagus sarana prasarananya, dilengkapi peralatannya, Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau Puskesmas sudah terakreditasi, fasilitasnya tidak malu-maluin, kan?,” kata dia dalam forum komunikasi BPJS di Balai Keratun Pemprov Lampung, Kamis, 23/11/2017.

Menurut Reihana, akreditasi FKTP tidak untuk Puskesmas saja, tetapi juga untuk klinik-klinik pratama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini proses akreditasi masih berjalan untuk Puskesmas. Fasilitas kesehatan terakreditasi nantinya dapat melakukan diagnosa terhadap 155 penyakit, sehingga dapat mengurangi penumpukan pasien di RS.

“RSUDAM itu kasian juga, karena menjadi rujukan utama di Provinsi Lampung. Sebenarnya, kalau sistem rujukan itu berjalan, maka RSUDAM tidak akan kekurangan tempat tidur pasien dalam artian over (kelebihan) kapasitas, karena sudah diselesaikan di Faskes (fasilitas kesehatan) tingkat I,” ujar Reihana.

Jika mengikuti aturan, memang akan ada potensi penolakan pasien di RS. Pasalnya, RS tidak akan dibayar tagihan BPJSnya jika melayani pasien yang masih bisa ditangani di tingkat I. “Maka penting disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik, agar mereka mengutamakan dan percaya untuk berobat ke Puskesmas,” kata Reihana.(*)

Baca juga Forkom BPJS, Dinkes Lampung: RS Tidak akan Dibayar Jika Melayani Pasien Tingkat Pertama

Laporan Imelda Astari


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top