Aptisi Lampung: Pemerintah Tak Perlu Masukkan Pembelajaran Antikorupsi


Rektor IIB Darmajaya Firmansyah Y Alfian | Humas IIB Darmajaya

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah II-B Lampung menyatakan, pemerintah tak perlu memasukkan pembelajaran antikorupsi. Sebaliknya, pemerintah sebaiknya menyisipkan ilmu agama dalam kurikulum.

“Pemerintah tidak perlu memasukan kurikulum pembelajaran antikorupsi di perguruan tinggi, atau membentuk satgas radikalisme, jika semua mata kuliah yang sudah masuk dalam kurikulum disisipi dengan ilmu-ilmu agama,” kata Firmansyah Y Alfian, Ketua Aptisi Wilayah II-B Lampung, dalam surat elektronik yang diterima duajurai.co, kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya menyambut baik usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memasukan mata kuliah antikorupsi di perguruan tinggi. Bukan hanya antikorupsi, tapi juga antiradikalisme dan antiterorisme. Namun, jangan pula hal itu dianggap parsial. Perlu ditinjau juga bahwa pengetahuan agama di dunia pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi sangat kurang. Sementara, pendidikan agama di lingkungan keluarga juga belum memadai.

“Kalau semua guru atau dosen menyisipkan pengetahuan agama dalam semua mata kuliah atau mata pelajaran, sedikit banyak hal itu akan menanamkan nilai-nilai keimanan terhadap diri mahasiswa, agama apa pun itu,” ujarnya.

Menurut Rektor Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya itu, sistem kurikulum tersebut sudah mulai dimasukan di kampusnya. Misal, dalam mata kuliah Teknik Komputer, di situ dosen bisa menjelaskan jika ilmu ini dibawa ke hal-hal yang negatif akan berakibat buruk. Namun, jika dibawa ke hal-hal yang positif, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. “Sehingga, dosen memang perlu memiliki banyak sifat-sifat yang sangat diajarkan oleh agama apa pun, baik itu kejujuran, empati, dan takut akan larangan-Nya,” kata dia.(*)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top