Sosialisasi Uang Elektronik, Junaidi Auly: Penggunaan untuk UMKM Perlu Dukungan Fasilitas


SOSIALISASI uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran oleh BI Lampung dan dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly (batik hijau) di Way Jepara, Lampung Timur, Kamis, 9/11/2017 | Humas

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Penggunaan uang elektronik diyakini bisa mendorong terwujudnya cashless society atau masyarakat yang dalam transaksi keuangannya tidak menggunakan uang tunai lagi. Namun, untuk pelaku usaha di daerah seperti pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), masih belum memanfaatkan alternatif pembayaran baru ini. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly pada acara sosialisasi uang elektronik di Way Jepara, Lampung Timur, Kamis, 9/11/2017.

“Penggunaan uang elektronik oleh UMKM harus didukung dengan ketersediaan fasilitas pendukung di daerah-daerah. Jadi bukan hanya aturan-aturan saja yang diberlakukan, namun pemerataan fasilitas pendukung juga penting untuk diperhatikan. Bahkan jika diperlukan, UMKM dapat diberi insentif terlebih dahulu,” kata Junaidi dalam surat elektronik yang diterima duajurai.co, Jumat, 10/11/2017.

Menurutnya, penyedia uang elektronik harus memprioritaskan perlindungan terhadap UMKM sebagai pengguna. Hal ini dapat dimulai dari kejelasan dan kemudahan berbagai laporan transaksi pembayaran dengan uang elektronik. Selain itu, rencana Bank Indonesia (BI) untuk membebankan biaya isi ulang juga dinilai masih kontra produktif.  Junaidi mengingatkan pihak penyelenggara untuk tidak membebankan tambahan biaya yang berlebihan karena dapat menghambat masyarakat untuk beralih ke uang elektronik.

Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Lampung Noviarsano Manullang menambahkan, perkembangan teknologi di aspek usaha ke depan akan semakin berkembang. Sehingga dibutuhkan alat pembayaran yang mendukung kecepatan dan keamanan dunia usaha. “Para pelaku ekonomi, khususnya UMKM di Lampung perlu memahami dan memanfaatkan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang mendukung perkembangan usahanya,” kata dia.

Saat ini jumlah penyelenggara uang elektronik yang sudah mengantongi izin BI sebanyak 26 penyelenggara. Jika dilihat dari jumlah uang elektronik yang beredar dari tahun ke tahun, memperlihatkan bahwa pengguna uang elektronik di Indonesia terus meningkat. Pada 2015 uang elektronik sekitar Rp34 juta, sedangkan pada 2016 naik menjadi sekitar Rp51 juta. Hingga September 2017, uang elektronik yang beredar di masyarakat mencapai Rp71.783.618.

“Data tersebut memperlihatkan bahwa uang elektronik memiliki peluang untuk terus tumbuh sebagai alternatif pembayaran,” kata Noviarsano.(*)

Baca juga Ahmad Junaidi Auly: Uang Elektronik Tidak Adil dan Merugikan Masyarakat


Komentar

Komentar

Check Also

Diresmikan, Jokowi Sebut Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung Ciptakan Ekonomi Baru

MESUJI, duajurai.co – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *