Respons Tuntutan Buruh, Pemprov Lampung Surati Pusat Soal UMP


KEPALA Diskominfotik Lampung Achmad Chrisna Putra (pegang mikrofon) beraudiensi dengan perwakilan PPRL terkait UMP 2018. Dalam audiensi tersebut, Pemprov Lampung akan menyurati pemerintah pusat ihwal tuntutan buruh yang menolak UMP Lampung 2018 sebesar Rp2.074.673. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merespons tuntutan para buruh yang menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp2.074.673. Bentuk respons tersebut, yakni mengirimkan surat kepada pemerintah pusat.

“Kewenangan provinsi mungkin Pemprov bisa mengambil langkah. Kalau menyangkut kewenangan (pemerintah) pusat, kami tak bisa paksakan. Kami hanya bisa surati. Meski tak sempurna hasilnya, tapi setidaknya pusat bisa mendengar keluhan dari daerah,” kata Achmad Chrisna Putra, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lampung, saat beraudiensi dengan perwakilan massa Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) di Aula Diskominfotik setempat, Bandar Lampung, Kamis, 9/11/2017.

Selain itu, lanjut dia, Disnakertrans juga akan menindaklanjuti keluhan massa terkait sistem kerja kontrak dan outsourcing. Kemudian, tuntutan penghapusan Sistem Kerja Sukarela di RSUDAM Lampung, dan penolakan PHK sepihak terhadap kru Awak Mobil Tangki (AMT) PT Pertamina. “Kami akan menyampaikan keluhan-keluhan maupun tuntutan ke instansi terkait, seperti PLN, Pertamina, BPJS, dan lainnya melalui Disnakertrans,” ujar Chrisna.

Sebelumnya, ratusan orang yang tergabung dalam PPRL menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Lampung, pagi tadi. Mereka menolak penetapan UMP Lampung 2018 sebesar Rp2.074.673. Alasannya, penetapan upah sebanyak itu menggunakan formula Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang Pengupahan.(*)

Baca juga Demo di Kantor Gubernur, Buruh Nilai Tak Layak UMP Lampung 2018

Laporan Imelda Astari


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top