Disnakertrans Pertimbangkan Masukan Buruh Soal UMP Lampung 2018


RATUSAN orang yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 9/11//2017. Dalam aksi tersebut, massa menolak penerapan UMP Lampung 2018 sebesar Rp2.074.673 yang menggunakan formula PP 78/2015. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Lampung akan mempertimbangkan masukan buruh ihwal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018. Masukan dimaksud, yakni penetapan UMP tak lagi mengacu PP 78/2015 tentang Pengupahan.

“Seandainya nanti Lampung dianggap layak menerapkan UMP tanpa mengacu PP 78/2015, maka mungkin bisa dipertimbangkan. Ketetapan ini kan baru berlaku 1 Januari 2018. Karena itu, masih ada waktu kalau kami bisa mengajukan kepada dewan pengupahan, hari ini. Tapi, kami tak bisa janji kalau (UMP Lampung) sama persis dengan empat daerah yang tidak mengacu PP 78/2015,” kata Kasi Hubungan Industrial Disnakertrans Subagio saat beraudiensi dengan perwakilan massa Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) di Aula Diskominfotik setempat, Bandar Lampung, Kamis, 9/11/2017.

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Lampung Achmad Chrisna Putra menyatakan, pihaknya akan menyurati pemerintah pusat terkait tuntutan dan keluhan buruh ihwal UMP. Kemudian, menindaklanjuti keluhan massa mengenai sistem kerja kontrak dan outsourcing. Lalu, tuntutan penghapusan Sistem Kerja Sukarela di RSUDAM Lampung, dan penolakan PHK sepihak terhadap kru Awak Mobil Tangki (AMT) PT Pertamina. “Kami akan menyampaikan keluhan-keluhan maupun tuntutan ke instansi terkait, seperti PLN, Pertamina, BPJS, dan lainnya melalui Disnakertrans,” ujar Chrisna.

Sebelumnya, ratusan orang yang tergabung dalam PPRL menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Lampung, pagi tadi. Mereka menolak penetapan UMP Lampung 2018 sebesar Rp2.074.673. Alasannya, penetapan upah sebanyak itu menggunakan formula Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang Pengupahan.(*)

Baca juga Respons Tuntutan Buruh, Pemprov Lampung Surati Pusat Soal UMP

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada SMS Penipuan Pascaregistrasi Kartu, Ini Tanggapan Diskominfotik Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Aturan registrasi ulang kartu prabayar yang diterapkan pemerintah ternyata tak menghilangkan SMS bermodus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *