Ike Edwin Nilai Lampung Layak Jadi Ibu Kota, Ini Argumentasinya


MANTAN Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Ike Edwin menjadi narasumber FGD“Kesiapan Lampung Sebagai Alternatif Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia” di Kampus Itera, Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa, 3/10/2017. Dalam FGD tersebut, Ike menilai Lampung layak menjadi ibu kota pemerintahan karena masyarakatnya sangat terbuka. | Imelda Astari/duajurai.co

JATIAGUNG, duajurai.co – Perdana Menteri Kerajaan Paksi Pak Skala Brak Inspektur Jenderal Ike Edwin menyatakan, dilihat dari sisi sosial budaya, masyarakat Lampung sangat terbuka. Sehingga, Bumi Ruwa Jurai layak jadi Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia (RI).

“Harapannya, kalau Lampung jadi ibu kota pemerintahan, maka ciri dan karakter Lampung tetap dipertahankan berdampingan dengan pendatang,” kata Ike saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) “Kesiapan Lampung Sebagai Alternatif Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia” di lantai III Gedung LPM Institut Teknologi Sumatera (Itera), Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa, 3/9/2017.

Menurut Mantan Kapolda Lampung itu, sekitar 60% penduduk di Lampung merupakan warga pendatang. Orang Lampung jika sudah mengangkat orang dari suku lain menjadi saudaranya, maka akan diperlakukan lebih dari saudaranya. Kearifan lokal Lampung menjadi senjata utama untuk meredam konflik. Dari sisi angka kriminalitas maupun konflik, Lampung kini sudah keluar dari zona merah.

“Angka kejahatan di Lampung juga sudah menurun. Zaman saya jadi kapolda, angka kejahatan di Lampung turun 32%. Selama hampir satu tahun, saya atasi konflik dengan pendekatan kearifan lokal. Saya orang Lampung, tahu betul bagaimana menangani konflik di Lampung,” ujarnya.

Hal senada disampaikan sosiolog Hasan Basri. Mantan Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) itu mengatakan, masyarakat Lampung sangat terbuka dan menerima kebudayaan lain yang datang.

Sementara, Mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Sugeng P Harianto memberikan perspektif dari sisi kesiapan lahan. Menurutnya, Lampung sangat siap menjadi ibu kota pemerintahan karena memiliki lahan seluas 325 ribu hektare yang bisa dikonversi.

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung As’ad Muzzamil juga memberikan perspektif dari sisi keterbukaan informasi publik. Baginya, kajian-kajian maupun berbagai upaya agar Lampung menjadi ibu kota pemerintahan RI mesti terbuka.(*)

Baca juga FGD Lampung Ibu Kota RI, Prof Ofyar Tamin: Dari Segi Transportasi, Lampung Sudah Siap

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *