Soal UU JPH, Ketua MUI Lampung: LPH Harus Kerjasama dengan MUI


KHAIRUDDIN Tahmid | Website MUI Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberi kesempatan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), maupun Perguruan Tinggi Umum (PTU) untuk memilih sendiri Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Terkait skema tersebut, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung Khairuddin Tahmid mengatakan, LPH harus bekerja sama dengan MUI untuk menentukan siapa saja petugas yang berwenang melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Selain itu, ke depan, pemerintah melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) juga akan melakukan akreditasi secara intensif dan berkala. Hal ini untuk mengetahui kinerja LPH di Indonesia.

“Skema akreditasi dan sertifikasi untuk sistem jaminan halal ini berbasis Halal Assurance System (HAS) 23000,” kata dia, dalam surat elektronik yang diterima duajurai.co, Selasa, 26/9/2017.

Ia menambahkan, LPH berperan memeriksa kandungan sebuah produk. Setelah diperiksa, berkas kemudian diserahkan kepada MUI untuk dikaji dan selanjutnya dikeluarkan fatwa halal oleh MUI. “Secara tertulis, MUI yang mengeluarkan fatwa apakah usulan produk dinyatakan halal atau tidak. Kemudian sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal),” kata dia.(*)

Baca juga MUI Lampung, Inilah Mekanisme Terbit Sertifikat Halal Menurut UU No 33 Tahun 2014


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *