Ahmad Junaidi Auly: Uang Elektronik Tidak Adil dan Merugikan Masyarakat


ANGGOTA Komisi XI DPR Ahmad Junaidi Auly | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co –  Bank Indonesia saat ini terus meningkatkan penggunaan uang elektronik sebagai metode pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat non-tunai dapat terwujud. Nantinya, uang elektronik ini akan digunakan untuk transaksi di seluruh jalan tol.

Meskipun demikian, kebijakan tersebut justru menuai protes. Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly menilai, kebijakan tersebut justru merugikan masyarakat. Pasalnya, Bank Indonesia menerapkan biaya tambahan untuk pengisian ulang (Top up) saldo uang elektronik.

“Kebijakan ini kontraproduktif dengan gerakan nasional non-tunai yang sudah dicanangkan. Seharusnya insentif yang diberikan, bukan dis-insentif” ujar anggota DPR RI asal Lampung ini, dalam surat elektronik yang diterima duajurai.co, 20/9/2017.

Selain itu, menurut Junaidi, peningkatkan layanan seharusnya tidak menunggu adanya penambahan biaya. Sebaliknya, pemberian insentif seperti diskon saat masyarakat melakukan top up, akan mendorong masyarakat beralih ke uang elektronik.

“Perbankan sudah diuntungkan dengan sistem non-tunai. Apalagi jika uang elektronik diwajibkan di seluruh jalan tol nantinya,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Jelang Masuk Sekolah, Ribuan Dus Buku Toko Fajar Agung Ludes Terjual

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Toko buku di Kota Bandar Lampung ramai pembeli menjelang masuk sekolah. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *