DPD Minta Herman HN Tetapkan Alas Hak Lahan Pinggir Rel


ANGGOTA DPD Andi Surya (tiga dari kiri) memimpin rapat koordinasi terkait rencana sertifikasi lahan-lahan di pinggiran rel kereta api di Kantor Pemkot Bandar Lampung, Jumat, 25/8/2017. Rapat juga dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Herman HN (kemeja putih) dan Direktur LBH Bandar Lampung Alian Setiadi. | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat koordinasi terkait persoalan lahan di kawasan pinggir rel kereta api di Kantor Pemkot Bandar Lampung, Jumat, 25/8/2017. Dalam rapat tersebut, DPD meminta Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menetapkan alas hak lahan pinggir rel.

“Perlu ada penetapan alas hak oleh wali kota. Kemudian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga perlu menetapkan status hak yang tidak merugikan PT Kereta Api Indonesia (KAI),” kata Ketua BAP DPD Abdul Gafar Usman dalam surat elektronik yang diterima duajurai.co.

Dia mengatakan, pihaknya telah mengadakan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pada 24 November 2016. Kesimpulannya, fotokopi peta tanah (grondkaart) yang dijadikan dasar dokumen klaim PT KAI bukan merupakan alas hak. Artinya, PT KAI tidak berhak mengklaim lahan-lahan yang ditempati warga sepanjang rel kereta api di Bandar Lampung selama lebih dari 20 tahun.

“Secara prosedural, jika PT KAI tidak dapat menunjukkan alas hak yang sah, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dapat melakukan sertifikasi lahan-lahan dimaksud sesuai UU Pokok Agraria,” ujarnya.

Hal senada disampaikan anggota BAP DPD Andi Surya. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, secara teknis administratif, ketiga lembaga tersebut tidak dapat menunjukkan secara jelas keberadaan aset-aset yang diklaim oleh PT KAI sebagai aset negara. “Hampir tiga tahun sengketa lahan, di tingkat pusat kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tapi, mereka tidak punya bukti yang jelas tentang kepemilikan lahan yang mereka klaim,” kata wakil rakyat asal Lampung itu.

Menanggapi hal tersebut, Herman menyatakan, bukan hanya masyararakat Bandar Lampung yang diperjuangkan untuk sertifikasi lahan ini. Tetapi, beberapa kabupaten lain yang wilayahnya dilintasi PT KAI patut diperjuangkan. “Kami mengapresiasi perjuangan Andi Surya mengadvokasi atau mendampingi warga-warga di daerah pinggir rel untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka,” ujarnya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Jelang Tahun Baru, Chandra Mal Boemi Kedaton Diskon Snack-Minuman

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Supermarket Chandra Mal Boemi Kedaton (MBK) memberikan harga spesial untuk aneka makanan ringan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *