Pilkada Serentak 2018, NU Lampung Serukan Kandidat Tinggalkan Politik Transaksional


Ketua MUI Lampung KH Khairuddin Tahmid | Imelda Astari/duajurai.com

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung menyerukan para kandidat yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2018 untuk meninggalkan politik transaksional. Hal ini merupakan satu dari lima butir kesepakatan para ulama NU di Lampung yang dihasilkan dalam kegiatan Halaqoh Alim Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Provinsi Lampung di Pondok Pesantren Darussaadah, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Kamis, 27/7/17. Kesepakatan yang dinamai Istimbath Darussaadah tersebut merupakan bentuk ikhtiar para ulama NU Lampung untuk perbaikan bangsa, keutuhan NKRI, dan mewujudkan Indonesia yang berkeadaban.

“Menghadapi agenda Pilkada Serentak 2018 di Lampung, NU Lampung menyerukan semua pihak yang hendak berkompetisi, baik kandidat maupun tim pemenangan, untuk mengedepankan cara-cara yang ma’ruf (fair), berpolitik yang santun, berakhlakul karimah, dan berkomitmen meninggalkan politik transaksional,” kata Wakil Rais Syuriyah PWNU Lampung KH Khairuddin Tahmid, dalam surat elektronik yang diterima duajurai.co, Jumat, 28/7/2017.

Selain hal tersebut, lanjut Khairuddin, NU juga menyerukan masyarakat (umat) harus terus memperkokoh dan menjaga keharmonisan ditingkat akar rumput. Meski terdapat perbedaan pilihan poltik, namun tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang melanggar etika kesantunan yang dapat menimbulkan perpecahan. “(Atas dasar itu), warga NU agar selalu berpegang pada Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU,” ujarnya.

Dia menambahkan, PWNU Lampung berpandangan bahwa proses demokrasi harus didedikasikan sebagai ikhtiar bersama dalam melahirkan kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul “tasharraful imam ‘alarra’iyyah manuuthun bil mashlahah ”. Sehingga, tujuan lain di luar itu harus ditinggalkan, bahkan ditolak.

Karena itu, proses demokrasi tidak boleh memproduksi cara-cara berkompetisi yang kontraproduktif dengan tujuan mulia demokrasi itu sendiri. Misal, saling menjatuhkan, menjegal, menghujat, menyerang, bahkan memfitnah satu sama lain, termasuk penggunaan money politic. “Disamping hal-hal tersebut, perbuatan mazmumah juga dapat menimbulkan friksi dan perpecahan di tingkat akar rumput (umat),” kata Khairuddin.(*)

Baca juga Istimbath Darussaadah, Kiai NU se-Lampung Dukung Perppu Pembubaran Ormas Anti Pancasila


Komentar

Komentar

Check Also

Pilkada Metro, Andi Surya Harap KPU-Bawaslu Profesional dan Adil

METRO, duajurai.co – Bakal Calon Wali Kota Metro Andi Surya menghadiri acara peluncuran Pilkada Metro …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *