OPINI ANDI SURYA: Sistem Transportasi Berbasis KA Jangan Jadi Ajang Pencitraan Pilgub Lampung


Anggota DPD RI Andi Surya | Ist

Dr Andi Surya | Ketua Yayasan Umitra – Global Surya | Anggota DPD RI asal Lampung

SAYA mengapresiasi kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait kereta api (KA) batu bara rangkaian panjang (Babaranjang) dan sistem transportasi berbasis rel KA seperti diberitakan sejumlah media pada Senin, 10/7/2017. Relokasi rel KA Babaranjang (KA industri) memang sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Babaranjang jelas harus keluar dari Bandar Lampung.

Namun, di sisi lain kita bisa melihat dengan kasat mata track record kebijakan-kebijakan perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun institusi PT KAI yang cenderung kurang menghargai aspirasi masyarakat Kota Bandar Lampung,

Sebut saja misalnya pembangunan tembok di jalur rel KA yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan rakyat pinggir rel, atau keliaran PT KAI yang mengklaim tanah-tanah milik warga masyarakat di sepanjang rel. Selain itu, rencana relokasi rel, yang sesungguhnya sudah pernah diwacanakan pada masa Gubernur Sjachroeddin ZP, juga tidak dijadikan program Kemenhub.

Baca juga

Ada beberapa poin penting terkait wacana relokasi rel KA industri serta transportasi berbasis rel KA.

Pertama, sejumlah fakta negatif tersebut di atas menjadi keraguan saya atas nota kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkretaapian Kemenhub dan Pemprov Lampung. Apakah Kemenhub konsisten untuk menghormati MoU tersebut?

Keraguan ini bertambah kuat mengingat kita tahu pemerintah pusat sedang melakukan penghematan. Kondisi keuangan dan anggaran pusat saat ini dalam situasi kurang baik akibat penerimaan pajak dan nonpajak yang sulit dan tidak mencapai target.

Sikap skeptis ini perlu mengingat Kemenhub bukan satu-satunya pengambil kebijakan dalam rencana ini, meskipun masih dalam ranah tugas pokok dan fungsinya. Masih ada Presiden, Kementerian keuangan, Kementerian BUMN, DPR RI dan DPD RI yang harus dikoordinasikan dan dimintai persetujuan.

Kedua, sistem transportasi berbasis rel KA yang diwacanakan Gubernur M Ridho Ficardo sepanjang 8 kilometer plus pembangunan skybridge di Bandara Radin Inten II, serta wacana commuter KA di dalam Kota Bandarlampung, jangan sekali-sekali mengorbankan kepentingan masyarakat, umpamanya menggusur tanah-tanah milik warga yang berada di pinggiran rel.

Pembangunan tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat, terutama hak hidup di atas tanah-tanah negara yang telah mereka tempati selama lebih kurang 20 tahun sesuai UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

Ketiga, karena wacana ini lebih berorientasi kepentingan warga Bandar Lampung, saya sarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung duduk dalam satu meja perundingan untuk mendesain dan mengimplementasikan kebijakan transportasi berbasis rel KA tersebut. Hal ini penting untuk dapat mengeliminasi kemungkinan pergesekan-pergesekan dalam kebijakan teknis di lapangan mengingat tarik menarik kepentingan Pemprov dan Pemkot cukup besar baik, dari sisi politik maupun anggaran.

Keempat, sudah sewajarnya upaya atau program kerja membangun sistem transportasi berbasis rel KA tersebut tidak dihubung-hubungkan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur (Pilgub) Lampung pada 2018 mendatang. Jangan jadikan proyek ini sebagai pencitraan untuk menuju kursi Lampung 1.(*)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top